Partai Golkar DKI Jakarta dinilai lambat dalam melakukan kaderisasi dan memiliki dinamika internal yang dianggap kurang sehat. Salah satu tokoh Golkar, Alban, menyatakan kondisi ini bisa melemahkan posisi partai di ibu kota.
Menurut Alban, struktur kepengurusan Partai Golkar DKI hingga saat ini masih belum selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama dengan munculnya isu-isu negatif seperti konflik perebutan posisi sekretaris dan kurang transparannya penggunaan dana pergantian suara caleg pada Pemilu 2024.
“Anggaran APBD melalui Dinas Kesbangpol DKI Jakarta jumlahnya mencapai miliaran rupiah dan dicairkan setahun sekali. Kalau anggaran itu tidak dikelola dengan transparan, maka akan melemahkan suara Partai Golkar, terutama di Jakarta,” ujarnya pada Sabtu (4/10/2025).
Alban juga menilai komposisi kepengurusan Golkar DKI saat ini terkesan stagnan. “Struktur di Golkar DKI masih didominasi pola 4L (Lu Lagi Lu Lagi), sehingga regenerasi kaderisasi tidak berjalan baik,” tambahnya.
Padahal, Golkar DKI berhasil menambah kursi di DPRD dari 6 menjadi 10 pada Pemilu 2024. Namun, menurut Alban, pencapaian ini bukan karena individu, melainkan hasil perjuangan bersama para caleg yang mengutamakan gotong royong.