Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa program tiga juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi karena penyediaan rumah memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Pambudy menyampaikan hal tersebut saat pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (5 Februari), menurut pernyataan pers yang diterima dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di sini Jumat.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya dan Kementerian PKP memperkuat strategi dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah berkomitmen membangun tiga juta rumah dalam periode 2025-2029, terdiri dari dua juta unit di daerah pedesaan dan satu juta unit di daerah perkotaan.
“Pembangunan rumah bukan hanya tentang penyediaan rumah tetapi juga memastikan masyarakat kita memiliki rumah layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” Pambudy menegaskan.
Ia memastikan bahwa pemerintah juga meningkatkan akses ke rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan mengembangkan sistem antrian rumah untuk memastikan penerima manfaat yang dituju menerima bantuan.
Ia menjelaskan bahwa sistem ini mencakup informasi tentang preferensi, daya beli, dan permintaan rumah yang dimiliki, disewa, dan disewakan-miliki.
Ia meyakini bahwa program tiga juta rumah tersebut diproyeksikan akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Pambudy menjelaskan bahwa program ini, dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun (USD24 miliar), diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,68 persen dan menyerap 380 ribu pekerja.
“Pemerintah juga memperkuat ekosistem rumah melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan rumah,” katanya.
Selain itu, skema pembiayaan rumah swadaya di daerah pedesaan akan diperluas, sementara pembangunan rumah di daerah perkotaan akan mengadopsi konsep pengembangan berorientasi transit dan mempertimbangkan pembaharuan perkotaan, katanya.