Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meluncurkan program pelatihan nasional untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan pelayanan publik para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Inisiatif ini diformalkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, dan Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro pada hari Jumat.
Menurut Tito, program ini sangat dibutuhkan karena banyak kepala daerah terpilih yang kurang pengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah.
Dia menekankan bahwa kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas adalah refleksi paling penting dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Setidaknya, mereka harus menguasai pelayanan dasar dan publik. Itulah inti dari hadirnya negara dan peran pemerintah daerah yang harus dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Tito.
Dia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi kepala daerah harus mencakup tiga aspek utama: pelayanan publik, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan.
Menurut Tito, desentralisasi membuat peran pemimpin daerah semakin strategis karena mereka langsung mengelola berbagai urusan pemerintahan dengan legitimasi demokratis yang kuat dari rakyat.
Namun, dia mencatat bahwa latar belakang dan kapasitas kepala daerah yang beragam menjadi tantangan dalam memastikan pemerintahan yang efektif.
Tito menyoroti bahwa pemimpin daerah harus memahami enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan esensial publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan perlindungan sosial.
Kursus Penguatan Kepemimpinan Daerah (KPPD) dirancang untuk menggabungkan unsur nasionalisme, kompetensi manajerial, dan pembelajaran lapangan praktis.
Tito juga mendorong peserta untuk mempelajari praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil mengembangkan sistem pemerintahan yang efisien.
Melalui proses belajar ini, dia berharap para pemimpin daerah kembali dengan ide-ide inovatif yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
“Program ini diharapkan dapat menginspirasi inovasi ketika mereka kembali ke kabupaten atau kota mereka dan menerapkan apa yang telah dipelajari,” ujarnya.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk memastikan kelangsungan inisiatif pelatihan ini.
Dia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas program ini agar lebih banyak pemimpin daerah yang dapat mengambil manfaatnya.
“Kemendagri siap terus meluncurkan program ini bersama-sama. Kami yakin ini akan sangat bermanfaat bagi kepala daerah, dan seiring kemajuan mereka, daerah mereka akan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan komitmen bersama untuk menyiapkan pemimpin daerah yang kuat, beretika, dan berpikir nasional.
“Program ini akan membantu mereka memperkuat kapasitas kepemimpinan untuk melayani secara efektif di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ace menjelaskan bahwa KPPD akan diadakan pada 4 hingga 18 November 2025 di Jakarta dan Singapura, dengan kurikulum yang dikembangkan bersama oleh Kemendagri dan PYC.
Sesi di Singapura akan fokus pada isu-isu strategis kunci yang relevan dengan pemerintahan daerah, terutama dalam penyediaan layanan publik.
“Salah satu fokus utamanya adalah pada layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, dan digitalisasi,” kata Ace.
Program KPPD diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis para pemimpin daerah, tetapi juga membentuk kepemimpinan yang visioner dan mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.