Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa program Santunan Pangan Gratis bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan menyediakan nutrisi berkualitas untuk anak-anak.
Dalam sebuah postingan di Instagram pada hari Rabu, ia mengutip sebuah studi Bank Dunia pada tahun 2024, yang menemukan bahwa menyediakan makanan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran serta tingkat partisipasi, dan mengurangi masalah gizi/stunting.
Selain itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2021, menyediakan makanan bergizi di negara-negara maju membantu mengontrol pola makan dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini pada anak usia sekolah.
“Dampak program Santunan Pangan Gratis diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi regional/desa, terutama UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), menciptakan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tulisnya.
Pemerintah secara resmi meluncurkan program tersebut pada hari Senin sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat. Pada bulan Januari, fokus utama program ini akan ditujukan kepada para siswa.
Program ini, yang merupakan salah satu dari Asta Cita atau delapan program utama yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, bertujuan untuk meningkatkan generasi masa depan Indonesia dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, balita, anak sekolah, dan individu yang berisiko mengalami stunting.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun (hampir USD4,4 miliar) untuk program ini, yang saat ini sedang dilaksanakan secara bersamaan di 190 dapur yang tersebar di 26 provinsi.
Pada pertengahan tahun 2025, pemerintah bertujuan untuk membuat lima ribu dapur menjadi operasional penuh untuk mendukung pelaksanaan program, yang diharapkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat.
Program makanan gratis ini akan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai target 83 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun 2029, menurut wakil kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari.
“Karena ini adalah program yang sangat masif yang mencakup semua wilayah di Indonesia dengan total penerima manfaat hampir 83 juta, tentu saja tidak bisa dilakukan sekaligus. Harus dilaksanakan secara bertahap,” kata dia setelah meninjau program di sebuah sekolah dasar di Pulogebang, Jakarta Timur, pada hari Senin.
Implementasi bertahap dari program ini akan memungkinkan perbaikan dalam sistem dan mekanisme untuk mengatasi tantangan potensial, jelasnya.