Program makan siang gratis Prabowo bisa meningkatkan permintaan plastik: INAPLAS

Program makanan tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan permintaan terhadap produk-produk industri plastik dalam negeriJakarta (ANTARA) –
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengatakan bahwa program makan siang bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk plastik.

\”Jika program makan siang bergizi dan kemandirian pangan Prabowo berjalan, permintaan (untuk plastik) akan meningkat,\” kata Direktur kemitraan domestik dan internasional INAPLAS, Budi Susanto, dalam konferensi pers di sini pada Kamis.

Program pangan tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan permintaan terhadap produk-produk industri plastik dalam negeri, tambahnya.

Sebagai contoh, katanya, kantong plastik atau lembaran plastik berwarna hitam berlubang-lubang bisa menjadi alternatif untuk pot tanaman seperti cabai.

Sementara itu, untuk pengemasan makanan dan minuman, terutama makanan olahan, produk dari industri plastik diperlukan, jelasnya.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas langkah-langkah yang akan diambil oleh INAPLAS untuk mengatasi penurunan permintaan terhadap produk-produk industri plastik dalam negeri.

Penurunan permintaan telah disebabkan oleh banjirnya impor produk plastik dari Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Salah satu alasan dari melimpahnya impor adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024, yang telah melemahkan izin impor.

Susanto khawatir bahwa regulasi ini bisa membuat para pemain industri plastik dalam negeri gulung tikar dan dengan demikian, berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

\”Sebanyak tiga juta pekerja akan kehilangan pekerjaan,\” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap bahwa Permendag No. 8 tahun 2024 akan direvisi dan Permendag No. 36 tahun 2023 mengenai pembatasan barang impor akan diberlakukan kembali.

\”Permendag Nomor 36 tahun 2023 harus diberlakukan kembali untuk membatasi impor produk plastik dari negara lain,\” katanya.

MEMBACA  Target Rasio Utang Pemerintah 2025 Meningkat Menjadi 40 Persen, Kementerian Keuangan Mengungkapkan Pendapatnya

Asosiasi juga telah meminta pemerintah untuk memberlakukan bea masuk tindakan pelindung impor (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD) pada barang-barang plastik.

Berita terkait: Kementerian menyampaikan masukan mengenai program makan siang gratis Presiden terpilih

Berita terkait: Pemerintah menetapkan strategi anggaran negara untuk pendanaan program makan siang gratis

Penerjemah: Putu S, Kenzu
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2024