Selasa, 4 Februari 2025 – 23:09 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan alias BG memastikan, Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen mendorong distribusi gas LPG 3 kg atau gas melon, agar tetap lancar dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga :
KESDM dan Pertamina Sosialisasikan Penataan Ekosistem Rantai Pasok LPG 3 Kg
Hal itu seiring dengan penerapan kebijakan baru yang menetapkan pembelian gas LPG 3 kg, kembali dapat dilakukan di tingkat pengecer dan tidak lagi terbatas hanya pada pangkalan resmi Pertamina.
“Pemerintah akan terus melakukan monitoring serta sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara luas,” kata Menko BG dalam keterangannya, Selasa, 4 Februari 2025.
Baca Juga :
Gas Melon Kembali Dijual ke Pengecer, DPR Puji Keputusan Cepat Presiden Prabowo
Pemerintah menurutnya sangat mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini, dan akan mengawasi dengan ketat distribusi gas LPG 3 kg. “Supaya masyarakat tetap dapat mengaksesnya dengan harga yang sesuai dan pasokan yang mencukupi,” ujarnya.
Baca Juga :
Retailers Can Sell 3-kg LPG Again as Prabowo Issues Immediate Instruction
Sebagai langkah konkret, BG menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal distribusi gas LPG 3 kg hingga ke daerah terpencil, guna menghindari kelangkaan serta mencegah penyalahgunaan distribusi. Selain itu, pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kebijakan distribusi ini, serta meningkatkan kampanye pencegahan praktik penimbunan dan penjualan gas LPG dengan harga yang tidak wajar.
“Kami tidak akan mentoleransi adanya praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi,” ujar BG.
Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2025
Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang sekaligus menjamin proses distribusi segera kembali normal. Masyarakat diharapkan juga dapat berperan aktif melaporkan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg, kepada pihak berwenang. “Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi gas LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.