DPRD Kota Bogor membahas KUA-PPAS 2025 prioritaskan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Foto: sumber jpnn
jpnn.com, BOGOR – DPRD Kota Bogor telah menerima Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rancangan KUA tersebut diserahkan PJ Wali Kota Bogor Hery Antasari pada rapat paripurna yang diterima secara simbolik oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.
Dalam rapat paripurna, Atang menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2025-2045.
Sehingga kebijakan anggaran yang akan dibahas di dalam KUA-PPAS 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan RPJPD sambil menunggu adanya pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025 – 2030.
“Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kami akan menindaklanjutinya dengan rapat-rapat kerja bersama instansi atau unit kerja terkait yang nantinya akan diarahkan untuk penempatan anggaran yang disiapkan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Atang, dalam keterangannya, Selasa (23/7).
Atang berpendapat, permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah permasalahan ekonomi dan pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan sarana publik di wilayah.
“Kami ingin agar pembangunan sekolah, bantuan biaya pendidikan, iuran BPJS, RTLH, dan program UMKM, serta penguatan ekonomi terakomodir dengan anggaran yang memadai,” jelas Atang.
Sementara itu, PJ Wali Kota Bogor Hery Antasari menyampaikan, Rancangan KUA-PPAS 2025 itu memuat informasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,7 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 2,9 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 90 miliar.
DPRD Kota Bogor membahas KUA-PPAS 2025 prioritaskan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.