Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar semua desa mendapat akses listrik dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan.
“Dengan target empat hingga lima tahun, semua desa, semua daerah, dan semua rumah tangga di Republik ini akan mempunyai akses listrik yang berkelanjutan,” ujarnya dalam acara pengarahan dan pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.
Hingga semester pertama 2025, tercatat 95,53 persen dari total 86,59 juta rumah tangga di tanah air sudah berlistrik. Sekitar 1,28 juta rumah tangga di wilayah RT masih belum terlayani, dengan lebih dari 10.000 lokasi yang masih gelap.
Berdasarkan provinsi, 17 provinsi telah memiliki akses listrik sebesar 99 persen melalui PLN, 15 provinsi berada di kisaran 90–99 persen, dan enam provinsi masih di bawah 90 persen.
Dengan variabel ukur lain, terdapat 5.758 desa yang belum berlistrik dan 4.310 lokasi yang pasokannya masih sebagian. Sebagian besar daerah yang belum terlayani ada di Indonesia bagian timur.
“Memang, fokusnya lebih ke Indonesia Timur. Presiden sering menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya semua harus terselesaikan. Jadi, dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menuntaskan daerah-daerah yang belum berlistrik,” kata Dadan.
Dia memaparkan beberapa strategi untuk memperluas akses, khususnya di timur. Pengembangan jaringan akan diprioritaskan untuk desa-desa yang dekat dengan jalur distribusi yang ada, termasuk dusun yang sebelumnya mengandalkan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dan desa yang listriknya belum disuplai oleh PLN.
Dia menambahkan bahwa solusi setempat akan dipertimbangkan jika sesuai, termasuk sistem terpusat skala kecil yang memanfaatkan sumber energi lokal.
“Mungkin ini juga salah satu yang bisa dipromosikan dalam Ekspedisi Patriot, yaitu, potensi energi apa, dalam skala kecil? Mungkin transmigrasi direncanakan dari awal, jadi kita bisa tentukan letak perumahannya, lalu kembangkan sistem pasok listrik terpusat skala kecil di sana, dengan energi lokal,” ujarnya.
Dadan mencatat bahwa kementerian telah mengembangkan banyak pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 100–200 kilowatt di beberapa daerah menggunakan teknologi dalam negeri. Fasilitas ini dapat beroperasi 24 jam, menawarkan pembiayaan yang menarik, dan memiliki biaya operasi yang relatif rendah.
Untuk rumah tangga yang tersebar, pemerintah berencana menyebarkan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individu dengan baterai melalui PLN untuk menjangkau lokasi yang belum teraliri listrik.
“Dalam pengalaman kami, kalau tidak dikelola dengan benar, tidak ada yang urus, biasanya cepat hilang, cepat rusak, dan akhirnya malah dijual ke pasar,” kata Dadan.
Berita terkait: Indonesia memperluas akses listrik ke daerah pedesaan
Berita terkait: Kementerian ESDM tetapkan strategi untuk keamanan energi jangka panjang
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025