Jakarta (ANTARA) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah memeberi instruksi kepada kabinetnya untuk memperluas program Sekolah Rakyat gratis di Bali, dengan menambah jumlah sekolah untuk memenuhi permintaan tinggi dari masyarakat rentan.
“Pemerintah pusat nanti akan mencari dana mengamankan tanahnya,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan di Bali pada Minggu, seperti dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa arahan untuk mempercepat pembangunan ini dikeluarkan setelah menerima laporan tentang kelebihan kapasitas di satu-satunya fasilitas Sekolah Rakyat di Bali.
Menurut data operasional, jumlah pendaftar di SRMP 17 Tabanan telah melonjak melebihi 400 siswa, jauh melampaui kapasitas aktual sekolah yang hanya 270 anak.
Untuk mengatasi kekurangan ruang kelas yang mendesak, presiden meminta agar aset-aset negara yang kurang termanfaatkan diubah fungsinya secara permanen untuk kegiatan belajar-mengajar.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang kementerialnya mengawasi program Sekolah Rakyat, menguraikan rencana perluasan jangkauan inisiatif sekolah gratis ini.
“Rencananya, akan ada satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota,” ujarnya mengenai peta jalan perluasan di Bali.
Menteri menambbnah detail teknis tentang aturan pendaftaran siswa, mencatatat bahwa aturan zonasi dan pemenuhan kuota sangat bergantung pada pemerintah daerah yang menyediakan lahan.
Ia menjelaskan bahwa jika lahan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, sekolah tersebut akan dapat diakses oleh warga dari semua kabupaten dan kota di seluruh provinsi.
Namun, jika pemerintah kabupaten atau kota yang menyediakan lahan, penerimaan akan dikhususkan hanya untuk penduduk di wilayah tersebut.
Sekolah Rakyat adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2029, pemerintah menargetkan untuk mendirikan setidaknya 500 sekolah dalam program ini.