Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan kepada pimpinan DPR dan ketua partai politik untuk memastikan anggotanya tetap peka terhadap masalah publik dan secara konsisten mengedepankan kepentingan rakyat.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Minggu, seusai bertemu dengan pimpinan partai dan pejabat negara, Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya—bersama partai politik baik yang di dalam maupun luar koalisi—berkomitmen untuk membela hak seluruh warga negara, terutama kelompok marginal.
“Pimpinan DPR dan ketua partai telah menyampaikan melalui pimpinan fraksi bahwa para legislator harus tetap perhatian dan bertindak demi kepentingan publik,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan yang diajukan dalam demonstrasi pada 25 dan 28–30 Agustus, Prabowo meminta pencabutan tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Para pengunjuk rasa secara spesifik menuntut penghapusan tunjangan perumahan DPR, yang saat ini sebesar Rp50 juta per bulan.
Menanggapi kecaman publik atas sikap arogan dan ucapan tidak sopan beberapa anggota DPR, Prabowo menegaskan bahwa para ketua partai telah mengambil tindakan disiplin mulai 1 September.
Pertemuan ini dihadiri oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta pimpinan partai-partai pendukung pemerintahan.
Usai pertemuan, Prabowo memimpin rapat kabinet hingga malam hari.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian menggelar konferensi pers bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para kepala staf Angkatan Darat, Laut, serta Udara.