Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit yang menetapkan 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wahid menjelaskan bahwa langkah ini dapat mendorong warga untuk menghargai kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI setelah periode singkat sebagai republik federal, sebuah proses yang didorong oleh Gerakan Integrasi yang diusulkan oleh Mohammad Natsir di parlemen federal pada 3 April 1950.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip di sini pada hari Jumat, Wahid mendukung saran tersebut dengan menunjukkan bahwa Partai Sosialis Indonesia, di mana ayah Presiden Prabowo Sumitro Djojohadikusumo adalah anggotanya, telah mendukung gerakan politik tersebut.
Legislator tersebut juga menegaskan bahwa mengembalikan bentuk negara kesatuan Indonesia sejalan dengan kehendak rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi 1945, yang disajikan pada 18 Agustus 1945.
“Seperti yang diatur dalam Bab 1, Pasal 1, ayat (1) Konstitusi 1945, Indonesia didirikan sebagai negara kesatuan, bukan republik federal,” katanya.
Selain itu, ia menunjukkan bahwa Pasal 37, ayat (5) Konstitusi menekankan bahwa bentuk NKRI tidak dapat diubah.
Wahid menekankan bahwa memperingati restorasi NKRI penting untuk memperkuat komitmen rakyat Indonesia dalam memerangi upaya yang bertujuan untuk merusak persatuan dan integritas negara.
Menurut Wakil Ketua MPR, proposal untuk Hari NKRI sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah selama masa pemerintahan presiden ketujuh Joko Widodo namun tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.
“Oleh karena itu, saya ingin meminta Presiden Prabowo untuk membuat langkah bersejarah di awal pemerintahannya, terutama karena beliau sering menggemakan pentingnya mempertahankan integritas nasional dengan merangkul semua elemen bangsa dalam upaya pembangunan,” tegasnya.
Wahid juga menyatakan keyakinannya bahwa memperingati Hari NKRI akan mengirimkan pesan kuat lain dari Indonesia kepada masyarakat internasional tentang integritas nasional dan anti-kolonialisme.
Berita terkait: Tidak seharusnya ada yang berpikir untuk mengubah sistem NKRI: Wakil Presiden
Berita terkait: Papua bagian tak terpisahkan dari Indonesia: Menteri Pertahanan
Translator: Melalusa S, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025