Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Presiden sekaligus juru bicara resmi Presiden, Prasetyo Hadi, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dan sekaligus melantik anggotanya di Istana Presiden, Jakarta, pekan depan.
“Ya, pengumuman dan pelantikan oleh Presiden akan dilaksanakan pekan depan,” kata Prasetyo kepada wartawan pada hari Minggu di sebuah acara di Jakarta.
Prasetyo, yang akrab dipanggil Pras, enggan membeberkan tanggal pastii pelantikan atau nama-nama yang ditunjuk dalam komite tersebut. Ketika ditanya apakah sebanyak sembilan orang yang akan dilantik, ia menjawab dengan bercanda, “Lho, kok bisa tahu? Sudah ada kebocoran ya?”
Pembentukan Komite Reformasi Polri ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo guna menanggapi tuntutan masyarakat untuk reformasi internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama di tengah tekanan yang semakin besar dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Dalam pernyataan terpisah pekan lalu (26 September), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa komite tersebut akan diumumkan secara resmi paling lambat pertengahan Oktober 2025.
Yusril menambahkan bahwa sejumlah pakar hukum ternama diperkirakan akan ditunjuk sebagai anggota komite. Di antara nama yang disebut-sebut sedang dipertimbangkan adalah Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
Jimly pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia pertama dari tahun 2003 hingga 2008, sementara Mahfud MD menduduki posisi yang sama dari 2008 sampai 2013.
Setelah masa jabatannya di MK, Mahfud memegang berbagai peran menteri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019–2024), Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (19 Mei–17 Juli 2023), serta Pelaksana Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Yusril juga mengonfirmasi pekan lalu bahwa dirinya sendiri akan menjadi bagian dari komite tersebut. “Presiden berkata kepada saya, ‘Ayo kita cepat-cepat membentuk komisi atau komite untuk reformasi polisi agar kita bisa memulai prosesnya secepat mungkin.’ […] Beliau bilang, ‘Prof., Anda akan masuk dalam komite, bersama dengan pakar hukum tata negara lainnya,'” ujar Yusril kepada para wartawan.
Berita terkait: [Tautan berita pertama]
Berita terkait: [Tautan berita kedua]
*Penerjemah: Genta, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025*