Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2024 tentang Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) setelah negara ini diterima sebagai anggota ke-40 dari kelompok tersebut. “Penandatanganan dekrit ini memperkuat komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam memerangi kejahatan keuangan global yang merajalela di arena global,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, di sini pada hari Senin. Beliau menambahkan bahwa keanggotaan FATF membawa sejumlah manfaat, misalnya, akan membantu meningkatkan kredibilitas ekonomi nasional dan meningkatkan persepsi global terhadap sistem keuangan dan integritas Indonesia. Menurut Yustiavandana, keanggotaan FATF dapat meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dalam mendeteksi kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal. Beliau menyatakan bahwa ketiga kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas, sehingga kerjasama global diperlukan dalam menanggapinya. Yustiavandana menambahkan bahwa PPATK telah berhasil mengungkap sejumlah kasus pencucian uang global, termasuk perjudian online, perdagangan manusia, dan penipuan bisnis melalui email (BEC), dengan berkolaborasi dengan negara lain. Dengan bergabung di FATF, beliau mengatakan, pemerintah Indonesia dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan strategis global terkait ketiga kejahatan tersebut berdasarkan perspektif dan kepentingan nasional. Indonesia juga dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan negara-negara lain dalam forum FATF mengenai upaya pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan cara mengatasi penyebaran senjata pemusnah massal, tambahnya. Yustiavandana mengatakan bahwa dengan dekrit ini, Indonesia dapat mulai berpartisipasi aktif dalam program-program strategis dan kegiatan yang dilaksanakan oleh FATF.
