Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno akan membahas proposal penghapusan sistem zonasi sekolah dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
“Kami belum membahasnya dan akan mengonfirmasikannya dengan Menteri Mu’ti,” kata Pratikno pada hari Jumat.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta Menteri Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi sekolah dalam penerimaan siswa baru (PPDB).
“Saat pertemuan dengan kepala dinas pendidikan, saya menyampaikan kepada Menteri Pendidikan terkait penghapusan sistem zonasi,” katanya.
Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan.
Pratikno mengatakan bahwa ia telah mendengar proposal dari wakil presiden, dan sedang diproses oleh menteri pendidikan dasar dan menengah.
Sementara itu, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengatakan bahwa penghapusan sistem zonasi sekolah dalam PPDB harus mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah sehingga memiliki dampak positif pada sektor pendidikan.
“Kita harus mendengarkan pendapat masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengundang pemangku kepentingan, termasuk Menteri Mu’ti, dinas pendidikan, guru, orang tua, dan pengamat pendidikan, untuk mendiskusikan efektivitas zonasi dan keluhan masyarakat,” kata Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian.
Selain mengumpulkan pendapat, dampak sistem zonasi PPDB harus diteliti terlebih dahulu, termasuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak positif dan negatif sejak sistem diterapkan, tambahnya.
Menurutnya, sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih dekat, mengurangi disparitas kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi dalam pendidikan.
Namun, Sjaifudian setuju bahwa sistem ini memiliki kelemahan sendiri, seperti kesiapan fasilitas pendidikan di berbagai daerah dan disparitas kualitas antara sekolah.
Berita terkait: Zonasi pendaftaran sekolah untuk mencegah nepotisme: menteri
Berita terkait: KSP: Pemerintah daerah harus memantau PPDB untuk mencegah penipuan
Translator: Asep Firmansyah, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024