Rabu, 10 Juni 2026 — 12:21 WIB
Jakarta, VIVA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang perdebatan soal pembagian beban subsidi untuk layanan Transjabodetabek dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta.
Menurut Pramono, yang paling penting sekarang adalah memastikan sistem transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Saya tidak mau ribut soal siapa yang kasih kontribusi apa engga. Tapi yang jelas, urusan transportasi Jakarta dan daerah pendukungnya ini kita urus bareng dengan cara yang lebih baik,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.
Meski begitu, dia mengaku tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah daerah lain mau ikut membantu biaya operasional. Pramono bilang, dukungan dari daerah penyangga pasti membantu banget, mengingat Transjabodetabek tidak cuma dipakai warga Jakarta, tapi juga masyarakat di kawasan aglomerasi.
“Ya, kalau ada yang mau ikut patungan, saya Alhamdulillah banget. Tapi memang kan mungkin mereka merasa bahwa ini kebutuhan Jakarta. Padahal, ini kebutuhan bareng, sebagai aglomerasi,” jelas Pramono.
Dia juga udah ngobrol sama Wali Kota Bekasi soal hal ini. Dalam diskusi itu, Pemprov DKI tetap komitmen ngasih subsidi untuk Transjabodetabek. Tapi, kata Pramono, mereka bakal evaluasi beberapa skema biaya supaya subsidi ngga makin gede.
Satu jalur yang jadi perhatian adalah rute Blok M—Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Pramono, tarif Rp3.500 sekarang itu belum cocok dengan biaya operasional pemerintah.
“Pasti tetap disubsidi, ngga mungkin engga. Tapi akan ada penyesuaian-penyesuain yang harus dilakukan,” ujar Pramono.
Lebih dari itu, kata dia, beban Jakarta buat ngatur Transjabodetabek ngga cuma subsisi, tapi juga pemeliharaan halte-halte yang ada di luar daerah Jakarta. Itu sebabnya, Pramono bilang perlu pengelolaan yang lebih proporsional supaya transportasi antardaerah ini tetep bisa jadi andalan motor masyarakat Jabodetabek.