Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah jumlah Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Papua menjadi 2.500 unit pada 17 Agustus 2026. Ini untuk melayani program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam arahan kepada kepala daerah se-Papua di Jakarta, Selasa, Prabowo menerima laporan dari Kepala BGN Dadan Hindayana bahwa target 2.500 SPPG atau dapur MBG di Papua bisa terwujud pada Maret 2026.
Namun, Presiden mengakui kondisi geografis dan lapangan di Papua akan menyulitkan pencapaian target dalam tiga bulan itu, mengingat saat ini baru ada 179 SPPG yang berfungsi di wilayah tersebut.
"Kita siap jika ada penundaan. Saya pikir jelas, kita harapkan pada 17 Agustus 2026, seluruh 2.500 SPPG di Papua sudah beroperasi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa program prioritas akan diwujudkan di semua provinsi di Papua, termasuk MBG.
Sementara itu, Kepala BGN melaporkan bahwa hingga 16 Desember 2025, total ada 179 SPPG yang beroperasi di Papua.
Anggaran yang dibutuhkan BGN untuk mengoperasikan 2.500 SPPG di Papua, dengan target 750.000 penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp25 triliun (sekitar US$1,5 miliar).
Hindayana menyatakan bahwa perkiraan anggaran ini wajar lebih tinggi dibandingkan biaya program MBG di Pulau Jawa.
Program makanan gratis ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo, yang bertujuan memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, program ini merupakan salah satu program terbesar yang dijalankan di negara ini.
Berita terkait: Indonesia mulai bangun 6 dapur MBG dikelola polisi di Papua
Berita terkait: Indonesia dan UNICEF latih penjamah makanan MBG di Biak untuk tingkatkan keamanan
Berita terkait: Sekilas perjalanan Papua dibawah program makanan gratis
Penerjemah: Mentari Dwi, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025