Ketergantungan pada impor membuka pintu bagi campur tangan asing, menurut seorang akademisi.
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan di tahun pertamanya memimpin. Hal ini diungkapkan oleh seorang akademisi terkemuka pada hari Senin.
Prof. Abdul Haris Fatgehipon dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyatakan bahwa mewujudkan kedaulatan pangan adalah prasyarat dasar untuk kemerdekaan nasional yang sebenarnya.
“Presiden Prabowo konsisten menekankan swasembada pangan. Ketergantungan pada impor itu membuka pintu bagi intervensi asing,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Senin.
Haris memuji pendekatan kolaboratif Prabowo yang melibatkan banyak pihak, seperti institusi negara, pemerintah daerah, BUMN, tentara, polisi, dan badan intelijen daerah untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Dia berpendapat bahwa kedaulatan pangan tidak bisa hanya bergantung pada kementerian teknis saja, tetapi harus menjadi gerakan nasional yang lintas sektor. Sebagai bukti, dia menceritakan diskusinya dengan pejabat pemerintah daerah di Maluku yang menunjukkan implementasi di tingkat akar rumput.
Indonesia, katanya, harus mengambil kembali identitasnya sebagai bangsa agraris dan maritim.
Haris mengutip upaya diplomatik Indonesia di masa awal, dengan mengingat bagaimana Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang dilanda kelaparan pada tahun 1946.
“Itu adalah diplomasi beras yang terbaik. Indonesia baru saja merdeka dan sudah menolong negara lain,” ujarnya.
Kebijakan pertanian Prabowo, tambahnya, mencerminkan sikap pro-petani dari mantan Presiden Soeharto, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Beberapa langkah kunci termasuk menaikkan harga pembelian beras pemerintah menjadi Rp6.500 per kilogram pada tahun 2025, memperluas subsidi pupuk berdasarkan KTP, dan menambah anggaran pertanian.
Haris juga menyebut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, yang menempatkan semua penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi di lapangan.
Selain itu, pemerintah telah mempercepat pembangunan 48 bendungan dan sembilan sistem irigasi, yang semuanya ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
Dia menekankan pentingnya mendorong sumber pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian, yang lebih cocok dengan ekosistem daerah dan kesehatan masyarakat.
“Kebijakan pangan lokal harus diperkuat agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras,” kata Haris.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat upaya menuju swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dalam sebuah pernyataan terkini, Zulkifli mengatakan bahwa kebijakan ini telah mulai membuahkan hasil yang signifikan. Dalam satu tahun, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari kisaran 101–106 menjadi 124.
Presiden Prabowo juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Tim ini melapor langsung kepada presiden dan bertugas untuk menyinkronkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan program tersebut. Zulkifli juga mencatat adanya peningkatan yang kuat dalam produksi beras nasional, dengan melaporkan surplus saat ini mencapai empat juta ton.
“Tahun lalu, kita mengimpor 4,5 juta ton beras. Saat ini, gudang Bulog menyimpan surplus empat juta ton,” ujarnya.