Pemerintah saat ini fokus menangani kasus keracunan makanan yang baru-baru ini dilaporkan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul wabah keracunan makanan yang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merespons hal ini, beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menggelar rapat koordinasi di Jakarta pada Minggu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang berkonsentrasi pada penanganan kasus keracunan makanan tersebut.
Dalam konferensi pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menguraikan langkah tegas untuk memastikan kelancaran program MBG. Langkah-langkah ini mencakup penangguhan dapur MBG yang bermasalah, mewajibkan semua dapur memiliki sertifikat higiene dan sanitasi, serta menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan program kesehatan sekolah dalam mengawasi dapur-dapur tersebut.
Hasan menekankan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan daerah sangat penting untuk memastikan makanan yang diberikan dalam program MBG tetap bergizi dan aman. Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan Rabu depan (1 Oktober) untuk merumuskan langkah strategis berikutnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa kementeriannya akan mengadakan pertemuan virtual dengan semua kepala daerah pada Senin (29 September) untuk membahas pengawasan dan penegakan standar kebersihan di dapur MBG.
“Kami akan bertemu dengan semua kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekretaris daerah. Menteri Kesehatan juga akan hadir untuk memberikan arahan teknis,” ujar Karnavian.
BGN sebelumnya melaporkan sekitar 70 kasus keracunan makanan terkait program makanan gratis dari Januari hingga September 2025, yang mempengaruhi 5.914 penerima manfaat.