Jakarta (ANTARA) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan hilirisasi mineral dan optimasi sumber daya untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan meningkatkan penerimaan negara, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Rabu.
Setelah rapat di kediaman presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Lahadalia memaparkan rencana 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi sekitar Rp239 triliun, atau kurang lebih US$15 miliar. Proyek-proyek ini bertujuan memperkokoh struktur ekonomi nasional melalui pengolahan industri.
Dia menyatakan sumber daya alam adalah aset nasional strategis dan presiden telah menginstruksikan kementeriannya untuk mengidentifikasi sumber-sumber baru penerimaan mineral agar negara mendapat bagian yang lebih adil dari kekayaan sumber dayanya.
“Presiden memerintahkan saya untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya dan menjaga sumber daya alam kita sebagai aset negara,” ujar Lahadalia, merujuk pada sikap pemerintah tentang kedaulatan nasional.
Pemerintah saat ini mengawal 20 proyek hilirisasi tahap awal. Beberapa telah memulai konstruksi, sementara sisanya diharmonkan dimulai bulan depan, menandai peralihan ke pengolahan industri dibanding ekspor bahan baku.
“Kami menambahkan 13 proyek hilirisasi dengan total investasi sekitar Rp239 triliun, dan kami akan menyelesaikan detailnya,” kata Lahadalia.
Selain mineral, pemerintah juga memprioritaskan swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri seperti etanol dan biodiesel dari minyak sawit mentah, sembari mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Terkait dinamika pasar, Lahadalia menyatakan kebijakan untuk batubara dan nikel tetap tidak berubah. Pemerintah terus memantau harga global, menyeimbangkan tingkat produksi dengan pasokan dan permintaan internasional untuk menjaga daya saing.
Dia berharap harga komoditas global tetap stabil, menambahkan bahwa jika kondisi tetap menguntungkan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terukur dalam perencanaan produksi untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa membuat pasar kelebihan pasokan.
Kebijakan terpadu ini bertujuan membangun ekonomi nasional yang lebih tangguh melalui hilirisasi industri dan pengelolaan sumber daya yang berdaulat, sambil memperkuat kapasitas energi dalam negeri dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Berita terkait: Indonesia rancang rencana penghematan energi sektor publik mulai April 2026
Berita terkait: Energi terbarukan; strategi Indonesia hadapi krisis global
Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Martha Herlinawati Siman
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026