Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekhawatiran mendalam atas meningkatnya aktivitas “preman” di bawah payung organisasi massa, yang telah mengganggu investasi di Indonesia.
“Presiden dan pemerintah sungguh-sungguh prihatin,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan di sini pada hari Jumat.
Presiden sedang berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk mengatasi masalah ini, termasuk pertimbangan tindakan preventif terhadap organisasi massa nakal, karena pemerintah menganggap aktivitas “preman” oleh mereka sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima.”
“Jika mereka melakukan tindakan kriminal, pemerintah tidak akan mentolerirnya, dan opsi-opsi tersedia (untuk penuntutan). Kita juga harus mengevaluasi aktivitas mereka,” ujar Hadi.
Berita terkait: Indonesia komitmen lawan penyurapan untuk mendukung aksesi OECD
Menteri menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas terpadu untuk bertindak melawan organisasi massa yang mengganggu kehidupan publik dan aktivitas investasi, mulai Selasa (6 Mei).
Ia menekankan bahwa satuan tugas, polisi, dan Kementerian Dalam Negeri akan menangani tindakan terhadap organisasi massa yang bermasalah, terutama organisasi yang tidak terdaftar.
Pada peluncuran satuan tugas tersebut pada hari Selasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tim tersebut akan bertindak melawan kelompok yang beroperasi seperti “preman” dan organisasi publik yang memeras pemilik bisnis.
Ia menyatakan bahwa tim tersebut beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Berita terkait: Polisi Jakarta akan keras terhadap preman
Penerjemah: Mentari Dwi G, Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025