Prabowo memperjuangkan gudang pangan di setiap desa untuk kemandirian pangan

Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin menekankan bahwa setiap desa di Indonesia harus memiliki lumbung pangan sendiri untuk mendukung swasembada pangan nasional, yang merupakan kunci untuk mengendalikan inflasi secara berkelanjutan.

“Sejak dahulu, kita diajarkan bahwa setiap desa harus memiliki lumbung pangan. Setiap desa. Jadi, ini adalah strategi besar kita,” katanya dalam siaran yang diakses melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta pada hari Senin.

Beliau menyampaikan hal tersebut selama Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendorong untuk membangun swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan dengan memanfaatkan kearifan lokal bangsa.

Beliau memuji langkah-langkah yang diambil oleh beberapa daerah, seperti provinsi Sumatera Selatan, yang telah melaksanakan gerakan tanam serentak yang sejalan dengan strategi besar pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan nasional.

Presiden juga memuji penurunan inflasi nasional di bawah 3 persen meskipun ada ketidakpastian global, sebuah fakta yang menurutnya patut diapresiasi.

“Tapi secara keseluruhan, sebenarnya, inflasi kita dalam kondisi saat ini, saya kira kita cukup bersyukur, inflasi di bawah 3 persen, saya kira itu sudah merupakan pencapaian,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk melanjutkan mekanisme pengendalian inflasi, mengingat tingkat inflasi nasional saat ini masih di bawah 3 persen.

Menurut Presiden, mekanisme pengendalian inflasi Indonesia akan menjadi studi kasus bagi negara-negara lain.

“Saya kira suatu hari nanti, ini akan menjadi studi kasus; banyak negara akan belajar dari kita,” katanya.

Berita terkait: Persediaan beras nasional Indonesia mencapai delapan juta ton pada akhir tahun: Hasan
Berita terkait: Pemerintah akan menggarap 2,3 juta ha lahan sawah untuk mencapai swasembada

MEMBACA  Kementerian menyiapkan unit baru untuk menangani urusan pekerja disabilitas

Translator: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak cipta © ANTARA 2024