Minggu, 8 Maret 2026 – 07:02 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari awal bukan dirancang sebagai program bisnis. Program ini lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan kurang mampu.
Menurut Nanik, gagasan ini berawal dari pengalaman pribadi Prabowo di tahun 2012, saat melihat langsung kondisi warga di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga.
"Pak Prabowo waktu itu sangat terharu melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah memimpin, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapat makanan layak. Jadi beliau menganggap MBG bukan untuk orientasi bisnis," ujar Nanik, Minggu (8/3).
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan MBG dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Di tahap awal, pemerintah membuka kemitraan bagi lembaga yang ingin mengelola dapur MBG, dengan prioritas pada yayasan di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Kebijakan ini bertujuan agar lembaga sosial yang sudah lama membantu masyarakat, juga mendapat dukungan untuk perbaiki fasilitas mereka.
"Di awal, mitra harus berbentuk yayasan, bukan CV atau PT. Syaratnya yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan. Kenapa? Karena Pak Prabowo berpikir yayasan-yayasan ini sudah bantu negara, tapi sering kekurangan dana. Dengan insentif ini, mereka bisa perbaiki pondok atau sekolahnya, sementara makanannya sudah disediakan negara," jelasnya.
Namun dalam perkembanganya, Nanik mengakui muncul pihak-pihak yang memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
"Tapi hal diluar dugaan terjadi. Sampai Juni-Juli masih berjalan baik. Tapi karena desakan publik agar MBG cepat diperluas, target jadi sangat tinggi. Akhirnya muncullah ‘ternak-ternak’ yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur," ungkap Nanik.
Dia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan dan menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur lebih fokus pada keuntungan, sehingga aspek fasilitas dan standar operasional jadi kurang diperhatikan.