Selasa, 21 Oktober 2025 – 22:30 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai usia satu tahun. Salah satu hal yang ingin ditunjukkan pemerintahan saat ini adalah komitmennya untuk memberantas korupsi.
Baca Juga:
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Terobosan Menpora Erick Thohir Deregulasi 191 Permen
Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, menilai salah satu buktinya adalah dengan agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan yang nilainya Rp 13,2 triliun. "Korupsi ini berusaha untuk diberantas," kata Christiantoko dalam acara ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics’, di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca Juga:
Terima Delegasi Persatuan Emirat Arab, Prabowo Bahas Energi hingga Pendidikan
Dia juga menyoroti pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan tersebut. Namun, dia merasa perlu melihat komitmen Prabowo dalam membuktikan pernyataannya itu. "Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia bilang tidak pandang bulu. Tapi kita belum bisa menilai sekarang, apakah Presiden akan memenuhi apa yang diucapkan atau tidak," katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto
Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Baca Juga:
Polri Bongkar Korupsi Blok Migas Langgak Rugikan Negara Rp33 Miliar, Seret 2 Petinggi BUMD Riau
Di sisi lain, Christiantoko juga menilai bahwa pemerintah dalam tahun pertamanya sedang berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara. Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, berpendapat bahwa pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi setelah satu tahun berjalan. Menurutnya, saat ini terdapat banyak pemecahan. "Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi," katanya.
Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah dilibatkan dalam program-program populis pemerintah. Langkah ini diperlukan supaya program besar tersebut dapat berjalan dengan baik. "Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi balance (keseimbangan). Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyoroti besarnya jumlah pemerintahan saat ini. Dia menyarankan untuk mengkaji apakah besarnya struktur pemerintahan ini dapat mendukung target Indonesia Emas 2045 atau tidak. "Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu, apakah pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis astacita," kata Arya.
—
Prabowo Bilang Aparat Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah, Kejagung Bilang Begini
Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto soal aparat tak boleh ‘tajam ke bawah, tumpul ke atas’, direspons Kejagung. Mereka siap menjalankan instruksi presiden tersebut.
VIVA.co.id
21 Oktober 2025