Jakarta (ANTARA) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintahannya memprioritaskan langkah-langkah damai dan diplomatis untuk mengatasi ketegangan dan perselisihan yang terus muncul antara China dan negara-negara ASEAN di Laut China Selatan.
Berkomentar di Forum Diplomasi Antalya di Kota Antalya, Turki, pada Jumat (11 April), Presiden Prabowo menyoroti pendekatan lunaknya dalam dialog dengan Presiden China Xi Jinping, dengan tujuan mencapai kesepakatan atas klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
“China mengklaim nelayan mereka telah berkeliaran di wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan Indonesia membuat klaim serupa. Oleh karena itu, saya bertanya kepada Presiden Xi, ‘Mengapa kita tidak mengejar pengembangan bersama di wilayah tersebut?'” katanya kepada para hadirin.
Prabowo kemudian menyebut telah mengundang rekan sejawatnya dari China untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan menerapkan perjanjian dan aturan yang saling menguntungkan dan sah secara internasional di perairan yang dipertentangkan.
“Presiden Xi langsung menyetujui saran ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kemajuan diplomasi Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, khususnya penyelesaian klaim ZEE yang tumpang tindih dengan Vietnam, yang merupakan masalah yang belum terselesaikan selama beberapa dekade hingga tercapai kesepakatan beberapa bulan yang lalu.
“Saya juga telah menghubungi sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia (Anwar Ibrahim), untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Malaysia,” ujarnya.
Kepala negara Indonesia juga menyoroti bahwa sebagian besar konflik yang masih berlanjut di Laut China Selatan pada dasarnya adalah sisa-sisa campur tangan kolonial di Asia Tenggara.
“Dan sekarang kita harus menangani kekacauan yang ditinggalkan kekuasaan kolonial,” tegasnya.
Presiden kemudian mengulangi komitmennya terhadap solusi damai, mendorong negara-negara untuk bekerja sama menuju kemakmuran dan kemajuan bersama.
“Saya percaya bahwa semua negara menginginkan kemakmuran, sebuah tujuan yang memerlukan perdamaian,” tegasnya.
Berita terkait: Tidak ada kapal China saat ini di Laut Natuna Utara: Bakamla
Berita terkait: Kerja sama dengan China tidak akan mempengaruhi kedaulatan di Natuna Utara: Pemerintah
Penerjemah: Genta T, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2025