PKB: Setahun Pramono–Rano, Lebih Banyak Persepsi Daripada Solusi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Sudah satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, yang dimulai pada 20 Februari 2026. Momen ini dianggap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta sebagai waktu untuk evaluasi yang serius.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, berpendapat peringatan satu tahun ini bukan cuma untuk merayakan keberhasilan. Tetapi juga merupakan kesempatan untuk memberikan evaluasi kinerja yang jujur dan terukur kepada publik.

Menurut dia, Fraksi PKB telah melakukan penilaian berdasarkan data terhadap Instruksi Gubernur Nomor E-0001 Tahun 2025, dokumen 40 program percepatan, 12 program prioritas, serta janji-janji kampanye yang tercatat di KPU.

Hasil evaluasi itu menunjukkan ada jarak antara klaim pencapaian program dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat Jakarta.

“Klaim pemerintah bahwa 97 persen program *quick win* sudah terlaksana tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya yang dialami jutaan warga Jakarta sehari-hari,” ujar Fuadi pada Sabtu (21/2/2026).

Baca juga: 1 Tahun Pram-Doel, Pengamat Soroti Banjir, Transportasi hingga Parkir Liar

Fuadi menjelaskan beberapa program atau janji kampanye Pramono-Rano kepada warga Jakarta.

Misalnya, kenaikan insentif RT/RW dua kali lipat yang baru dilakukan sebagian.

“Hanya naik 25 persen, bukan 100 persen. Gubernur mengakui dananya belum cair sepenuhnya per 20 Februari dengan alasan DBH dipotong pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun,” kata Fuadi.

Selanjutnya, program CCTV di semua RT/RW Jakarta belum terwujud dengan alasan tanggung jawabnya akan dialihkan ke skema swasta.

Lalu, program sarapan gratis untuk seluruh pelajar Jakarta dibatalkan karena dianggap bentrok dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo.

Kemudian, taman kota 24 jam di 10 lokasi juga baru dilakukan sebagian karena hanya lima lokasi yang diaktifkan.

“Pengurangan target dilakukan sepihak tanpa pemberitahuan resmi ke masyarakat,” ucapnya.

Berikutnya, Job Fair di 44 kecamatan setiap tiga bulan sekali. Dari 13 kecamatan dari 21 di semester pertama, hanya 1.367 orang yang berhasil dapat pekerjaan.

Fuadi juga menyoroti lambatnya penanganan kawasan kumuh dan reforma agraria urban.

“Tidak ada langkah nyata untuk reforma agraria urban. Di Kampung Bayam, kunci rusunawa sudah diserahkan, tetapi skema sewanya dianggap membebani warga,” katanya.