MEDAN – Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden menempatkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunannya. “Beliau sangat memegang teguh paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua program yang bertujuan untuk mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (10/10/2025).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Nasution, jajaran Forkopimda Sumut, serta pejabat terkait lainnya. Tito menekankan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.
Oleh karena itu, Presiden telah mencanangkan Program 3 Juta Rumah per tahun yang dipimpin langsung oleh Menteri PKP. Program ini tidak hanya diyakini mampu menyediakan hunian yang layak, tapi juga bisa menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan sampai jasa keuangan.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi halangan. Pemerintah mendorong sinergi dari berbagai pihak, seperti pengembang properti, perbankan, dan pemerintah daerah, untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.