Sebuah deklarasi tentang “Air untuk Kemakmuran Bersama” diadopsi dalam pertemuan menteri yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, Basuki Hadimuljono, selama Forum Air Sedunia ke-10 (WWF) di Bali pada hari Selasa. “Deklarasi ini mencakup masalah hak untuk mengakses air minum yang aman dan sanitasi, pentingnya koordinasi dan kolaborasi inklusif, serta penguatan kebijakan manajemen sumber daya air yang terintegrasi,” kata Hadimuljono.
Beberapa proposal pengembangan air yang diajukan oleh Indonesia, seperti pendirian Pusat Keunggulan untuk keamanan air dan iklim, penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemberdayaan isu-isu pengelolaan air bagi negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil juga diadopsi dalam deklarasi tersebut.
Selain itu, kompendium tindakan konkret WWF ke-10 – bagian tak terpisahkan dari deklarasi – juga diadopsi dalam pertemuan itu. Menurut Hadimuljono, kompendium tersebut mencakup 113 proyek di sektor air dan sanitasi dengan total nilai US$9,4 miliar.
Dia menginformasikan bahwa deklarasi tersebut diadopsi setelah disetujui oleh semua negara peserta dan setelah mengakomodasi masukan tentang implementasi hasil forum di masa depan, seperti yang diajukan selama pertemuan menteri oleh Republik Kongo.
Proposal dari Kongo menyoroti peran penting air sebagai dasar “Ekonomi Biru” yang membuka potensi pengembangan manusia melalui manfaat yang diperoleh dari sumber daya laut dan air serta mencegah populasi rentan dari marginalisasi.
Republik Kongo juga mengusulkan untuk menekankan upaya mendorong inovasi dan akses ke instrumen keuangan baru untuk memperkuat transisi ke pembangunan berkelanjutan serta pengembangan proyek terkait ekonomi air untuk memperkuat pengelolaan air yang berkelanjutan.
Hadimuljono mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan masukan dari delegasi WWF ke-10, yang memperkaya deklarasi menteri dan kompendiumnya.
Sementara itu, terkait hak untuk mengakses air minum yang aman dan sanitasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan terobosan dalam memastikan akses air minum yang aman dan sanitasi.
Seorang peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius Sutapa, mengatakan di sini pada hari Selasa bahwa pemenuhan akses air minum dan sanitasi masih terbatas di Pulau Jawa, sementara di daerah terpencil Sumatera, Kalimantan, dan Papua, masih sangat rendah.
“Beberapa perusahaan daerah air minum (PDAM) hanya bisa memasok tidak lebih dari 10 persen dari populasi, sehingga diperlukan terobosan,” tambahnya.
Dia mengatakan bahwa upaya untuk memastikan akses air minum dan sanitasi bertujuan untuk mewujudkan akses air yang adil, sebagaimana diatur dalam poin keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Dia mencatat bahwa pembahasan tentang air tidak pernah berhenti karena semua kehidupan di Bumi membutuhkan air.
Bahkan, para astronom yang melakukan eksplorasi luar angkasa juga berusaha menemukan air terlebih dahulu dalam setiap pencarian jejak kehidupan di planet lain.
“Air adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan hak dasar 60 liter air per orang per hari,” katanya.
Untuk memastikan akses air minum yang aman, BRIN telah mengejar beberapa inovasi untuk membantu negara memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, katanya.
Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah pendirian pabrik pengolahan air gambut. Air gambut, yang memiliki tingkat keasaman tinggi dan zat pewarna alami, dapat diolah menjadi air minum bersih.
Dia kemudian menyatakan harapannya bahwa Forum Air Sedunia ke-10 di Bali akan mendorong komitmen pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hak dasar atas air.
Forum, yang bertema “Air untuk Kemakmuran Bersama,” diselenggarakan di Bali dari 18 hingga 25 Mei 2024.
Sub-tema forum mencakup keamanan dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, serta pengurangan risiko bencana dan manajemen.
Mereka juga mencakup tata kelola air, kerjasama, dan diplomasi; pembiayaan air yang berkelanjutan; dan pengetahuan dan inovasi.
Presiden Joko Widodo membuka seri WWF pada hari Senin (20 Mei). Sejumlah 244 sesi diskusi terkait air di forum tersebut diharapkan memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air global.
Dalam pertemuan menteri pada hari Senin, sejumlah pernyataan disampaikan oleh berbagai negara peserta seperti Kenya, Tanzania, Namibia, Arab Saudi, China, Finlandia, dan Brunei Darussalam.
Selain itu, perwakilan dari organisasi internasional, yaitu UNESCO, UNDRR, dan UNDP, menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu air.