Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan perlunya merancang kebijakan strategis untuk mengatasi praktik perjudian online karena telah berdampak negatif pada masyarakat dengan efek yang besar.
Selama pelantikan Tim Kejahatan Siber dan Perjudian Online di Jakarta pada Jumat (19 Juli), ia mengutip data yang disajikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mengatakan bahwa pejabat pemerintah dan petugas keamanan juga terlibat dalam praktik tersebut.
“Sekitar empat ribu personel militer terpapar perjudian online, 15 orang di Kementerian Kominfo, sekitar seribu di dewan legislatif nasional dan daerah, dan sekitar 30 staf di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” katanya, seperti yang dikutip dalam pernyataan kantornya di sini pada hari Minggu.
Menteri kemudian menyoroti bahwa beberapa perusahaan telah memutuskan untuk memberhentikan karyawan mereka karena produktivitas yang menurun akibat kecanduan judi online.
“Bayangkan, sebuah pabrik di Bekasi memberhentikan sekitar 1.500 pekerja, separuhnya dipecat karena aktivitas perjudian online, yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan apa pun yang diperlukan, termasuk mencuri, untuk berjudi. Akibatnya, tingkat kejahatan meningkat,” katanya.
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mengambil berbagai tindakan untuk memberantas perjudian online, termasuk memutus akses ke situs web yang memfasilitasinya.
Menurutnya, Kementerian telah berhasil menurunkan total 2.552.749 konten perjudian online dari 17 Juli 2023 hingga 17 Juli 2024, tiga kali lipat dari 800 ribu konten yang diblokir selama periode 2017-2023.
Ia juga menekankan pentingnya semua pihak mendukung pemerintah dalam upayanya melindungi Indonesia dari kejahatan di ruang digital.
“Saya sangat menghargai pembentukan Tim Kejahatan Siber dan Perjudian Online, mengingat pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait untuk berhasil dalam menerapkan strateginya,” katanya.
Hak cipta © ANTARA 2024