Dukung untuk Palestina adalah prinsip dasar diplomasi Indonesia. Jakarta (ANTARA) – Bukan hal baru bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
Dukungan Indonesia untuk perjuangan Palestina ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto, yang berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) untuk pertama kalinya dan berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Palestina dan Solusi Dua-Negara di Markas Besar PBB di New York pada Senin (22 September).
Dalam pidatonya, ia mengingatkan tragedi berkelanjutan dan tak tertahankan di Gaza, dimana ribuan nyawa tak bersalah—banyak diantaranya perempuan dan anak-anak—telah hilang sementara kelaparan mengancam dan bencana kemanusiaan terjadi di depan mata dunia.
Sambil mengutuk semua tindak kekerasan terhadap warga sipil tak bersalah, Prabowo menekankan perlunya mengambil tanggung jawab sejarah—yang tidak hanya menyangkut nasib Palestina tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.
Mengakhiri perang di Gaza, ujarnya, harus menjadi prioritas tertinggi bagi semua negara anggota PBB.
Presiden menegaskan kembali bahwa Solusi Dua-Negara adalah kunci perdamaian dalam konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung lama.
Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam perjalanan menuju perdamaian, termasuk dengan menyediakan pasukan penjaga perdamaian.
Kesediaan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian sejalan dengan Deklarasi New York yang baru diadopsi, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 September 2025.
Dokumen tersebut merinci beberapa komitmen bersama, termasuk pengakuan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, gencatan senjata segera dan pelucutan senjata, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
Deklarasi ini didukung oleh 142 negara anggota PBB, yang juga menyetujui proposal untuk membentuk misi internasional dibawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk membantu memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza.
Pengakuan yang Bertambah
Agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menjadi titik balik bagi banyak negara untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam mengakui kedaulatan Palestina.
Lebih lanjut, penyelidikan independen PBB baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Hal itu mendesak komunitas internasional untuk tidak berdiam diri tentang kampanye genosida yang diluncurkan oleh Israel, yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina dan melukai 161.000 lainnya.
Sebelum Israel melancarkan serangannya ke Jalur Gaza pada 2023, jumlah negara yang mengakui kedaulatan Palestina adalah sekitar 135. Angka itu secara bertahap meningkat seiring agresi Israel yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Pada tahun 2024, negara-negara baru yang mengakui Palestina termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, Slovenia, dan Armenia. Lebih awal tahun ini, Meksiko juga menyatakan pengakuannya terhadap kedaulatan Palestina.
Konferensi tingkat tinggi tentang Palestina, yang diadakan selama sesi ke-80 UNGA dan dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, telah memberikan momentum bagi lebih banyak negara untuk menegaskan pengakuan mereka terhadap Palestina.
Menjelang konferensi, beberapa negara—termasuk Kanada, Australia, Inggris Raya, dan Portugal—secara bersamaan menyatakan pengakuan mereka terhadap Palestina. Kanada menjadi negara G7 pertama yang melakukannya, seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Mark Carney pada 21 September.
Jumlah negara yang mengakui Palestina terus bertambah seiring Prancis, Lebanon, Luksemburg, dan Malta menegaskan dukungan mereka untuk pembentukan negara Palestina.
Pengakuan yang berkembang ini—khususnya oleh Prancis, Kanada, Australia, dan Inggris, yang dianggap sebagai sekutu terdekat Israel—sangat diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia memuji negara-negara yang secara resmi telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat karena telah mengambil "langkah yang tepat di sisi yang benar dari sejarah."
Dengan menekankan bahwa sejarah tidak berhenti, ia mendesak semua negara untuk segera mengakui negara Palestina.
Tantangan Masih Ada
Meskipun ada kemajuan dalam menyelesaikan masalah Palestina melalui meningkatnya pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, perdamaian masih terlihat jauh.
Tujuan dari pengakuan termasuk mengakhiri perang di Gaza setelah hampir dua tahun dan mendukung Solusi Dua-Negara.
Namun, kedua tujuan tersebut masih sulit dicapai, terutama karena Israel meningkatkan perang di Gaza dan tanpa malu-malu memperluas permukiman di Tepi Barat dalam upaya yang tampaknya untuk membunuh gagasan negara Palestina.
Dengan dukungan Amerika Serikat, pemimpin Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan menanggapi negara-negara yang mengakui negara Palestina. Ia mengatakan tanggapan Israel akan datang setelah ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump minggu depan.
Netanyahu mengatakan ia akan berjuang di PBB dan forum internasional lainnya melawan apa yang disebutnya propaganda fitnah yang ditujukan kepada Israel, serta melawan seruan untuk menciptakan negara Palestina yang, menurut pandangannya, akan membahayakan keberadaan Israel dan memberi hadiah kepada terorisme.
Alih-alih mengubah arah Israel, pengakuan-pengakuan ini justru membuat pemerintah Israel semakin berani dalam benturan diplomatiknya dengan daftar negara-negara Barat yang semakin panjang.
Satu-satunya sekutu yang dibutuhkan Israel, menurut pandangan dunia Netanyahu, adalah Amerika Serikat, yang terus memberikan perlindungan politik dan militer.
Mengingat UNGA sebagai platform diplomasi multilateral yang paling strategis dan bergengsi, Presiden Prabowo harus menggunakan kesempatan ini untuk terus memperjuangkan perdamaian abadi dan resolusi konflik Israel-Palestina.
Kehadirannya di Majelis Umum membawa signifikansi yang jauh melampaui sekadar menyampaikan pidato; ini adalah pernyataan politik, kesempatan untuk membentuk narasi, memperkuat momentum diplomatik, dan menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Dukungan bagi Palestina adalah prinsip dasar diplomasi Indonesia. Partisipasi Prabowo di UNGA tahun ini adalah momen yang tepat tidak hanya untuk mengulang komitmen tetapi juga untuk menggalang dukungan internasional yang lebih konkret, mungkin dengan menawarkan inisiatif perdamaian baru atau mengutuk ketidakadilan yang berlangsung.
Di tengah perang, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi, kehadiran pemimpin demokrasi terbesar ketiga dunia—negara yang relatif stabil dengan ekonomi yang tumbuh—mengirimkan pesan yang kuat.
Indonesia harus menampilkan diri sebagai bagian dari solusi dan penjaga stabilitas global.
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025