Jumat, 18 Juli 2025 – 21:26 WIB
Jawa Timur, VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, menyatakan lembaga yang dipimpinnya berkomitmen mengawal berbagai isu strategis daerah. Termasuk masalah beras oplosan yang juga akan diawasi oleh DPD.
Hal ini disampaikannya saat meresmikan Kantor DPD RI di Surabaya, Ibukota Jawa Timur, Jumat, 18 Juli 2025. Dia menegaskan, kantor ini hadir untuk mendukung aspirasi masyarakat dan mempermudah komunikasi antara senator dengan warga, selain fungsi administratifnya.
"Ini bukan cuma bangunan fisik, tapi simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah secara konstitusional," kata Sultan.
Kasus beras oplosan juga jadi sorotan Sultan, karena marak di beberapa daerah. Praktik curang ini, menurutnya, harus ditindak tegas karena bisa merusak sistem distribusi pangan nasional dan menurunkan kepercayaan publik.
"Beras adalah komoditas strategis yang dikendalikan negara. Kasus oplosan ini merusak kepercayaan publik dan ancaman bagi integritas sistem pangan," tegasnya.
Sultan mengapresiasi langkah cepat Kementan dan Satgas Pangan dalam membongkar jaringan pelaku. Namun, dia menekankan perlunya pengawasan lebih sistematis, terutama di tingkat produsen.
"Kami usul dibentuk tim verifikasi mutu yang bekerja rutin. Semua produsen, terutama swasta, harus diawasi sebelum produknya masuk pasar," jelasnya.
Dia juga mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta untuk mencegah manipulasi kualitas.
"Kalau tidak diawasi ketat, swasembada beras kita bisa dirusak oknum nakal. Ini soal mutu, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas harga," tambah Sultan.
Gedung kantor ini dibangun di atas lahan hibah seluas 2.000 meter persegi dari Pemprov Jatim dan selesai dalam enam bulan. Sultan berterima kasih kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud atas dukungan mereka.
Gubernur Khofifah berharap kantor ini jadi pusat sinergi antara pusat dan daerah, serta lahirnya ide strategis untuk pembangunan.
Sementara itu, Sekjen DPD RI Komjen Pol. H.M. Iqbal menyebut kantor ini dilengkapi ruang kerja senator, fasilitas layanan publik, dan ruang rapat.
"Dengan peresmian ini, DPD RI semakin dekat dengan masyarakat dan siap menjaga aspirasi serta kepentingan publik," tegasnya.
Baca Juga:
- Tekan Kenaikan Harga, 1,3 Juta Ton Beras SPHP Digelontorkan Pemerintah
- Peritel Minta HET Beras Kemasan Diturunkan, Merek yang Tak Kasih Keterangan Bebas Oplosan Tak Bakal Dijual
- Sewa Konsultan Independen, Alfamart Bakal Tarik Produk Beras Jika Terbukti Oplosan
Halaman Selanjutnya
"Kami menyarankan dibentuknya tim verifikasi mutu yang bekerja secara rutin…"