Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa keberadaan lahan gambut di kawasan hutan adalah faktor penting untuk mendukung pengembangan perdagangan karbon di sektor kehutanan Indonesia.
Direktur Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian, Ilham, mengatakan potensi karbon dari sektor kehutanan Indonesia sangat besar, mengingat luas kawasan berhutan ditargetkan mencapai 95,5 juta hektar pada 2025.
Pernyataan ini dia sampaikan dalam sebuah pertemuan mengenai perubahan pengembangan ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan, di Jakarta, pada Jumat.
"Additionalitas-nya juga signifikan, di mana additionalitas mewakili potensi untuk kredit karbon. Mengapa signifikan? Karena sebagian besar hutan kita adalah gambut. Lahan gambut ini membawa risiko tinggi akan kebakaran hutan," jelasnya.
Additionalitas adalah aspek yang memberikan nilai tambah pada karbon yang diperdagangkan. Ini berarti dibutuhkan usaha khusus untuk memastikan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Tidak adanya additionalitas dapat mengakibatkan kategorisasi kredit karbon sebagai berkualitas rendah karena kegiatan pengurangan emisi tetap akan terjadi bahkan tanpa dana dari penjualan kredit karbon.
Dia mengatakan masih belum bisa memberikan angka pasti untuk jumlah karbon dari sektor kehutanan yang bisa dijual di pasar karbon sukarela.
Namun, dia memastikan bahwa potensi karbon yang diperdagangkan dari sektor kehutanan tidak akan mengganggu pencapaian target iklim nasional seperti yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
"Angkanya sangat tinggi. Tapi, karena angkanya tinggi, kami yakin itu tidak akan mengganggu NDC. Sebab, berdasarkan data yang ada, net sink FOLU (Forestry and Other Land Use) kami sudah tercapai di tahun 2024," ujarnya.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Katriana
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025