Jakarta, VIVA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, rampung pada akhir kuartal I 2025.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemenkomdigi Mira Tayyiba seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, menyampaikan bahwa pengerjaan pembangunan PDN Cikarang sudah 99,74 persen selesai pada Desember 2024.
“Jadi, beberapa bulan ini kita akan menyelesaikan yang 0,26 persen dalam bentuk konfigurasi perangkat. Setelah itu akan dilakukan audit keamanan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Akhir kuartal satu dirilis secara terbatas,” katanya.
Guna mendukung penyelesaian pembangunan PDN Cikarang, Kemenkomdigi mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp280 miliar dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN).
Ia juga mengemukakan perlunya penyiapan cadangan PDN guna meningkatkan kapasitas dan keamanan pusat data.
“Karena wilayah kita luas, kita perlu redundant, perlu backup, dan perlu peningkatan completing power untuk kemampuan mengantisipasi AI aplikasi ke depan,” ungkap Mira.
Setelah pembatalan rencana pembangunan PDN Batam, ia menyampaikan, Kemenkomdigi membuka peluang penerapan mekanisme pembiayaan lain melalui kerja sama antar-pemerintah maupun kerja sama pemerintah dengan swasta dalam pembangunan pusat data.
“Kita akan membuka peluang, mekanisme masih terbuka peluang G2G loan, atau dengan koordinasi investasi pihak swasta, yang nanti akan bisa menyiapkan investasi terlebih dahulu. Jadi, pemerintah tidak harus spending budget di awal di depan. Kita bisa sewa layanan dan sebagainya,” jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi Ismail mengatakan, alternatif pembiayaan akan dicari guna memenuhi kewajiban dan memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui izin penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta peningkatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebagai utilisasi layanan BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI).
Ia memohon dukungan dari Komisi I DPR untuk menyetujui usulan tambahan anggaran tahun ini, termasuk alokasi dana PHLN sebesar Rp280 miliar untuk proyek PDN Cikarang.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Ismail juga menyampaikan bahwa usulan efisiensi pagu anggaran 2025 yang sebelumnya sebesar Rp4,49 triliun atau 58,17 persen, mendapat restrukturisasi atau penyesuaian oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp3,84 triliun atau 49,57 persen.
“Kita akan membuka peluang, mekanisme masih terbuka peluang G2G loan, atau dengan koordinasi investasi pihak swasta, yang nanti akan bisa menyiapkan investasi terlebih dahulu. Jadi, pemerintah tidak harus spending budget di awal di depan. Kita bisa sewa layanan dan sebagainya,” jelas dia.