Jakarta (ANTARA) – Indonesia termasuk dalam 35 negara di dunia dengan potensi risiko bencana alam tertinggi. Selama periode 2020-2023, ribuan bencana alam melanda Indonesia, dengan terjadi 4.940 bencana tahun lalu dan sekitar enam ribu bencana tercatat selama periode 2020-2021.
Bencana alam yang melanda Indonesia pada tahun 2023 sebagian besar bersifat hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mengkonfirmasi bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah bencana alam meskipun tidak selalu mencerminkan tingkat keparahan dampaknya.
Jumlah rumah yang rusak akibat bencana pada tahun 2021 mencapai 158.659, namun angka tersebut turun menjadi 95.403 pada tahun 2022 dan semakin menurun tahun lalu meskipun frekuensi bencana di negara ini meningkat pada tahun-tahun tersebut, menurut Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Dia menjelaskan bahwa alasan di balik tren tersebut adalah fakta bahwa selama periode 2022-2023, bencana paling sering yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara terkait dengan siklon tropis bukan hanya hidrometeorologi.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menekankan bahwa potensi cuaca ekstrem dalam peralihan musim harus diantisipasi dengan mempromosikan mitigasi bencana di masyarakat.
Menurut Moerdijat, dampak perubahan cuaca yang berpotensi menyebabkan bencana harus diantisipasi sebaik mungkin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bahwa fenomena El Nino sedang berlangsung akan berakhir pada Februari 2024.
Lebih lanjut, dia mencatat bahwa mengingat kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana, semua warga negara harus diberikan pemahaman dan pengetahuan yang memadai untuk mitigasi bencana.
Moerdijat menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman mitigasi bencana dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Dia menekankan bahwa informasi mengenai mitigasi bencana juga harus disebarkan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka.
Dia menjelaskan bahwa BNPB telah melakukan upaya untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui langkah-langkah seperti program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang pertama kali dimulai pada tahun 2012.
Wakil Ketua MPR menilai bahwa semakin banyak orang di semua tingkatan memahami mitigasi bencana, semakin baik upaya penanganan bencana di negara ini. Moerdijat menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi bencana alam sebenarnya membutuhkan keterlibatan pembuat kebijakan dan semua elemen masyarakat untuk menjamin perlindungan dan keselamatan semua orang di negara ini.
Sementara itu, BMKG mendorong kementerian, lembaga, universitas, praktisi bencana, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat manajemen pengetahuan bencana alam di Indonesia.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa manajemen pengetahuan bencana alam di Indonesia harus diperkuat dan disinkronkan. Dia menyatakan bahwa perbedaan pendapat dan analisis tidak dapat dihindari, namun bagaimana perbedaan tersebut dapat melengkapi satu sama lain dari sudut pandang pemahaman yang lebih luas.
Karnawati percaya bahwa manajemen pengetahuan Indonesia saat ini cukup kuat, mengingat kompleksitas dan luasnya wilayah yang dihadapi. Dia berpendapat bahwa melalui sinergi antara berbagai institusi dan universitas, kejadian bencana dapat dilihat dari sudut pandang yang beragam yang saling memperkuat.
Karnawati menyebutkan bahwa Konsorsium Gempa dan Tsunami Indonesia (KGTI) didirikan pada tahun 2022 untuk meningkatkan manajemen pengetahuan. Konsorsium ini beranggotakan para ahli dan peneliti gempa bumi dan tsunami dari berbagai kementerian, lembaga, universitas, dan praktisi bencana.
Kehadiran KGTI bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam memperkuat operasi Sistem Peringatan Dini Tsunami. KGTI terdiri dari tiga kelompok kerja, yaitu kelompok kerja gempa bumi, kelompok kerja tsunami, dan kelompok kerja untuk evaluasi serta pengembangan dan penguatan sistem pemantauan, analisis, dan penyebaran gempa bumi dan tsunami.
Karnawati yakin bahwa berbagai pengetahuan yang dihasilkan oleh institusi, peneliti, dan akademisi akan diikuti oleh pemerintah, terutama untuk meningkatkan perencanaan dan penguatan literasi bencana masyarakat serta tindakan mitigasi.
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2024