Minggu, 14 Desember 2025 – 14:02 WIB
Jakarta, VIVA – Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) membeberkan peran strategis Polri dalam menangani bencana di Sumatera. Menurut Lilin Nusantara, Polri nggak cuma memberi respons teknis terhadap bencana, tapi juga mulai mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko dengan lebih sistematis.
Baca Juga:
Boni Hargens: Reformasi Budaya Polri Investasi Demokratis Indonesia
"Jadi, Polri udah menunjukkan peran strategis dalam menangani bencana Sumatera dengan menggabungkan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara lebih sistematis. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma penting dalam fungsi kepolisian Indonesia," kata Direktur Lilin Nusantara, Uliatul Hikmah, kepada wartawan pada Minggu, 14 Desember 2025.
Uliatul bilang keterlibatan aktif Polri dalam penanganan bencana menunjukkan fleksibilitas institusional yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, hal ini juga mengungkap kelemahan struktural dalam sistem manajemen bencana nasional. Seharusnya, sistem ini tidak terlalu bergantung pada satu institusi untuk menjalankan berbagai fungsi sekaligus.
Baca Juga:
Polri Buka-bukaan Soal Penempatan Anggota di 17 Kementerian/Lembaga, Begini Katanya
Helikopter Polri mengirim bantuan untuk korban bencana di Aceh Tamiang
"Di tengah situasi bencana yang kompleks—banjir bandang, longsor, dan terputusnya akses antarwilayah—Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci yang saling memperkuat dalam ekosistem tanggap darurat, yaitu kecepatan, koordinasi, dan adaptasi fungsi," ucap dia.
Baca Juga:
Alumni Akpol 98 Kirim Seragam Sekolah dan Sembako untuk Korban Bencana di Sumatera
Uliatul mengatakan, publik perlu mengapresiasi kemampuan Polri untuk mengerahkan personil dan sumber daya dalam waktu singkat. Struktur komando yang tersentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan pengerahan yang efisien ke lokasi-lokasi terdampak, bahkan saat infrastruktur komunikasi terganggu.
"Kecepatan Polri ini terwujud dalam aktivasi tim SAR dalam 24 jam pertama, pengerahan unit K-9 untuk pencarian korban, dan mobilisasi peralatan berat serta logistik darurat," kata dia.
Selain itu, Polri juga melakukan efisiensi koordinasi penanganan banjir karena mengambil peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
"Jaringan komando yang mapan memfasilitasi sinkronisasi upaya berbagai pihak, meminimalkan duplikasi, dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata di tengah keterbatasan. Polri pun dengan mudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan pemda, mengintegrasikan dengan relawan dan LSM, serta memfasilitasi komunikasi lintas sektor," tutur dia.
Uliatul juga mengungkapkan ada adaptasi fungsi kepolisian, tidak sekadar menjadi penegak hukum, tetapi juga menjadi agen kemanusiaan. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas peran dan potensi overstretch kapasitas yang bisa mengorbankan fungsi inti kepolisian, seperti pendirian pos kesehatan darurat, distribusi bantuan logistik, dan dukungan psikososial bagi korban.