Jakarta (ANTARA) – Tim Koordinasi untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia telah membahas prosedur operasional standar (SOP) terkait kesehatan dan koordinasi antar-lembaga untuk memperkuat tata kelola program prioritas nasional ini.
“Kami mendiskusikan beberapa hal, terutama 19 SOP kesehatan, pengembangan menu, distribusi MBG untuk balita serta ibu hamil dan menyusui, dan pembentukan kelompok kerja untuk menyiapkan bahan baku MBG,” ujar Ketua Tim, Nanik S. Deyang, dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Dia menekankan bahwa pasokan makanan untuk program MBG harus diatasi bersama-sama. Dengan 14.299 dapur — yang secara resmi disebut Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — yang melayani sekitar 40 juta penerima manfaat, permintaan terhadap bahan-bahan telah mendorong kenaikan harga ayam, telur, serta beberapa jenis buah dan sayuran.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan, tambah Deyang.
“Contohnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat menugaskan kader-kadernya untuk beternak ayam atau menanam sayuran, pisang, dan buah-buahan lainnya,” sarannya.
Pada tahun 2026, program MBG bertujuan untuk menjangkau 83 juta penerima manfaat, termasuk pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Kementerian Sosial juga telah mengusulkan untuk memperluas program MBG guna mencakup lansia dan penyandang disabilitas, sebuah rencana yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hanya 1.218 dari 4.590 dapur MBG yang mengajukan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang telah menerimanya.
Dapur-dapur tersebut menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan SLHS, termasuk uji laboratorium yang masih mendeteksi E. coli dalam air dan kesulitan memenuhi standar fisik untuk Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Untuk mengatasi masalah ini, kementerian mengusulkan 19 SOP yang wajib bagi semua dapur MBG.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga melaporkan bahwa, berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Desa, 20 persen dana desa dialokasikan untuk program ketahanan yang melatih petani, peternak, dan nelayan untuk mendukung produksi pangan MBG.