Peningkatan belanja program asuransi kesehatan nasional pada tahun 2023: pemerintah

Dari total belanja sebesar Rp606,3 triliun, 57,2 persen berasal dari sektor publik, termasuk program asuransi kesehatan nasional BPJS KesehatanJakarta (ANTARA) –
Belanja kesehatan total pemerintah mencapai Rp606,3 triliun (sekitar US$37,04 miliar) pada tahun 2023, dengan peningkatan belanja yang tercatat dari tahun ke tahun, menurut staf khusus Menteri Kesehatan.

\”Selama COVID-19, belanja tersebut meningkat, pada 2020–2021. Kemudian menurun pada 2022 menuju kondisi normal dan kemudian sedikit meningkat lagi. Pada 2020 dan 2021, sebagian besar untuk pengobatan dan vaksin,\” kata staf khusus Menteri Kesehatan untuk layanan kesehatan masyarakat, Prastuti Soewondo.

Beliau menyampaikan pernyataan tersebut pada \”Seminar Biaya Medis: Mencari Solusi di Tengah Kenaikan Biaya Medis\” di sini pada hari Selasa.

Beliau menjelaskan bahwa dalam mengamati belanja kesehatan, penting untuk membedakan antara sektor publik, swasta, dan non-publik.

Dari total belanja sebesar Rp606,3 triliun, 57,2 persen berasal dari sektor publik, termasuk program asuransi kesehatan nasional BPJS Kesehatan, yang dianggap sebagai skema quasi-pemerintah.

Sementara itu, 42,8 persen berasal dari skema non-publik.

\”Jika kita melihat asuransi kesehatan sosial, itu meningkat. Pada tahun 2014, hanya Rp47 triliun (sekitar US$2,87 miliar) dan sekarang, hampir Rp67 triliun (sekitar US$4,0 miliar). Peningkatannya luar biasa,\” ujarnya.

Soewondo membandingkan program tersebut dengan pengeluaran asuransi kesehatan swasta yang tercatat sebesar Rp30,7 triliun (sekitar US$18,7 miliar) pada tahun 2023.

Namun, Soewondo mengatakan bahwa belanja kesehatan di Indonesia masih rendah, hanya menyumbang 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Beliau menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan berharap belanja kesehatan tidak seharusnya tinggi seperti negara lain, dan seharusnya merupakan belanja berkualitas.

Untuk itu, beliau menekankan pentingnya memiliki standar dalam belanja kesehatan untuk memastikan pengeluaran tersebut diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan medis.

MEMBACA Resesi keras dipastikan terjadi karena dampak penuh dari kenaikan suku bunga Fed belum terasa pada ekonomi, kata ekonom kepala Morgan Stanley.

Berita terkait: BPJS Kesehatan mendorong rumah sakit untuk menjaga kapasitas tempat tidur

Berita terkait: Cakupan JKN mencapai 95,77 persen dari populasi Indonesia: Kementerian