Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Hal ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai alternatif dari pemilihan langsung karena biaya yang tinggi.
Aboe Bakar menyatakan setuju dengan perlunya evaluasi sistem pilkada serentak untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Ia juga menyoroti anggaran yang diperlukan dalam pilkada, sejalan dengan wacana Presiden Prabowo bahwa anggaran yang digunakan untuk pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang lebih besar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Habib Aboe juga menekankan tentang masalah politik uang yang merusak sistem demokrasi. Ia mengatakan bahwa praktik money politic menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka. Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem pilkada saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi.
Aboe Bakar menegaskan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam evaluasi sistem pilkada, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Menurutnya, langkah evaluasi ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem pilkada yang lebih baik dan efisien. Evaluasi tersebut harus melibatkan semua pihak terkait sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk kepentingan masyarakat luas.