Para petani dan pelaku usaha di sektor sawit mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk badan khusus guna memperbaiki tata kelola sawit. Desakan ini muncul dalam diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan” di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Kamis (19/12).
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan energi dapat terwujud dengan adanya badan khusus untuk sawit. “Jika Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa kita membutuhkan ketahanan energi nasional dan pangan, maka hal itu harus dipenuhi. Dengan demikian, semua masalah ini akan terselesaikan,” tegas Sahat.
Menurut Sahat, badan khusus tersebut harus memiliki wewenang penuh untuk menangani masalah tata kelola sawit, terutama di sektor hulu. Ia menyebutkan bahwa banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengurusan sawit selama ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. “Ketidaksepakatan pandangan dari berbagai pihak menghambat penyelesaian. Saya rasa itu menjadi masalah,” ujar Sahat.
Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan bahwa tim ahli dari tiga calon presiden sebenarnya sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus untuk mengurus isu sawit mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan hal yang sama agar pelayanan publik di sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. “Ombudsman telah melakukan studi banding ke MPOB bulan lalu dan mengusulkan agar pelayanan publik lebih terfokus,” kata Azis.
Azis juga menyebut bahwa saat ini terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengurusan sektor sawit, dan masing-masing memiliki pandangan serta kebijakan yang berbeda. Ia berharap bahwa dengan adanya satu badan khusus, diplomasi yang dilakukan akan lebih terfokus. “Saat ini BPDPKS sudah ada, mungkin nantinya tinggal dikembangkan badan tersebut. SDM-nya juga sudah ada, tinggal dioptimalkan,” ucapnya.
Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan Sadino mengatakan bahwa jika ada badan khusus untuk sektor sawit, masalah-masalah di sektor tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat. “Dengan adanya badan khusus, akan ada yang fokus menangani masalah sawit. Jika terdapat kementerian yang berbeda-beda, siapa yang akan memimpin?” ujarnya.
Lebih lanjut, Sadino menyatakan bahwa jika sektor sawit memiliki otoritas yang kuat dan langsung di bawah Presiden, maka persoalan regulasi yang saling bertentangan dapat diselesaikan. “Regulasi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau ‘kitab suci’. Terutama jika hanya peraturan menteri, misalnya,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino mengungkapkan bahwa dalam dua minggu terakhir pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus untuk sektor sawit. Ia berharap agar isu ini segera sampai ke tangan Presiden. “Dengan adanya badan yang terorganisir dengan baik dan data yang valid, optimasi sektor ini akan lebih mudah dilakukan. Dan akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara,” ujar Rino.