Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menekankan pentingnya persiapan yang tepat untuk pasukan pengibar bendera (Paskibraka) dalam upacara Hari Kemerdekaan di Nusantara tanpa mengorbankan keyakinan agama anggotanya.
Menteri tersebut menyampaikan pernyataan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis sebagai tanggapan terhadap kontroversi yang muncul dari anggota pengibar bendera perempuan berhijab Muslim yang diduga diinstruksikan untuk melepas jilbab mereka selama upacara induksi sebelumnya.
Sebuah hijab adalah kerudung yang dikenakan oleh banyak wanita Muslim untuk menutupi rambut, leher, dan telinga mereka, sambil biasanya meninggalkan wajah terbuka.
“Kita semua harus selalu memperhatikan masalah ini. Kita tidak boleh berusaha untuk seragam dengan ikut campur dalam keyakinan individu,” tegasnya.
Ariotedjo juga mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang mengelola Paskibraka, karena klarifikasi yang samar tentang larangan hijab yang menyebabkan reaksi negatif dari masyarakat.
Menteri tersebut mengungkapkan rasa penyesalannya atas situasi tersebut sambil menyoroti perlunya memastikan bahwa keseragaman tidak dilakukan dengan merugikan keyakinan seseorang.
Ia menyatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memulai penyelidikan atas masalah ini dan akan terus memberikan bimbingan bagi anggota Paskibraka meskipun wewenang untuk mengelola pasukan tersebut telah diserahkan kepada BPIP sejak 2022.
“Karena Paskibraka terdiri dari anak muda, kami percaya bahwa kita masih berbagi tanggung jawab untuk mengelola pengibar bendera,” tandasnya.
Ketika ditanya tentang petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kontroversi tersebut, menteri mengkonfirmasi bahwa kepala negara tidak mengeluarkan instruksi khusus karena masalah yang dimaksud pada dasarnya berada dalam yurisdiksi BPIP.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan bahwa semua anggota Paskibraka perempuan Muslim diizinkan untuk mengenakan jilbab mereka selama upacara Hari Kemerdekaan yang akan dipimpin oleh Presiden Jokowi di Ibukota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024.
Ia juga menyatakan bahwa para pengibar bendera tidak melepas jilbab mereka selama latihan pakaian upacara Hari Kemerdekaan di Nusantara pada hari Rabu (14 Agustus) pagi.