Jakarta (ANTARA) – Minat publik terhadap perjalanan jet pribadi Kaesang Pangarep ke Amerika Serikat menyoroti perlunya transparansi untuk memastikan pejabat publik dan keluarganya mengikuti standar etika dan menghindari konflik kepentingan.
Sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang menghadapi sorotan publik yang signifikan di media sosial setelah menggunakan jet pribadi untuk melakukan perjalanan ke AS bersama istrinya Erina Gudono selama periode protes yang luas terhadap upaya DPR untuk mengamandemen undang-undang pemilu daerah pada bulan Agustus tahun ini.
Protes tersebut menyebabkan Kaesang keluar dari pemilihan gubernur.
Netizen, terutama di platform media sosial seperti X, membahas kemungkinan suap setelah melihat postingan Gudono tentang interior jet pribadi dan perjalanan mewahnya di akun Instagramnya.
Sebelum perjalanan ke AS, ia mengumumkan bahwa ia mendapatkan beasiswa untuk belajar kebijakan sosial di University of Pennsylvania.
Namun, beberapa warga Indonesia mengirimkan surat ke universitas tersebut, mempertanyakan legitimasi beasiswa yang diterimanya mengingat latar belakangnya yang berkecukupan.
Akibatnya, Kaesang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun.
Dibawah tekanan publik, Kaesang pada Selasa \”sukarela\” mendatangi lembaga antikorupsi untuk memberikan penjelasan tentang penggunaannya terhadap jet pribadi dan menanggapi tuduhan suap.
\”Kehadiran saya di KPK adalah bukti komitmen saya sebagai warga yang bertanggung jawab. Saya bukan seorang pejabat negara ataupun resmi. Saya datang ke sini dengan sukarela, bukan sebagai tanggapan atas undangan atau panggilan,\” kata Kaesang, yang merupakan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia.
\”Saya menjelaskan bahwa dalam perjalanan saya pada tanggal 18 Agustus (2024) ke Amerika Serikat, saya naik pesawat teman,\” tambahnya.
Namun, ia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang perjalanan tersebut, meminta agar pertanyaan tentang hal tersebut diarahkan ke KPK.
\”Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi KPK langsung,\” kata Kaesang, yang menjadi pemilik bersama klub sepak bola Persis Solo. Free Fire, yang dikembangkan oleh perusahaan game online Singapura Garena, merupakan salah satu sponsor klub tersebut.
Saiman mengapresiasi keputusan Kaesang untuk mendatangi KPK.
\”Saya menghargai pendekatan proaktif Kaesang dalam menangani masalah ini. Hal itu tanpa ragu akan memudahkan investigasi KPK terhadap dugaan suap,\” katanya pada Rabu.
Ia berharap KPK segera menentukan apakah fasilitas yang digunakan oleh Kaesang merupakan suap atau tidak.
Jika KPK menilai dugaan suap tersebut benar, Kaesang harus mengembalikan jumlah yang setara kepada negara, kata Saiman.
Sebelumnya bulan ini, ipar Kaesang, Bobby Nasution, yang merupakan walikota Medan, Sumatera Utara, juga dilaporkan ke KPK karena diduga menerima fasilitas jet pribadi.
Bobby dilaporkan menggunakan jet tersebut untuk perjalanan pada Februari 2023.
Mengacu pada kasus Kaesang, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan dan Pengawasan, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa lembaga tersebut akan mengonfirmasi identitas orang yang menawarkan naik jet pribadi kepadanya.
\”Kami akan memverifikasi kebenaran klaim bahwa Kaesang naik pesawat seseorang,\” ujarnya di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK di Jakarta Selatan pada Selasa.
Nainggolan mengungkapkan bahwa KPK telah mengetahui bahwa seseorang dengan inisial Y memfasilitasi perjalanan Kaesang. Namun, KPK tidak memiliki informasi tentang identitas lengkap, kewarganegaraan, dan kepemilikan pesawat mereka, katanya.
\”Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengkonfirmasi rincian tersebut,\” tambahnya.
Nainggolan menunjukkan bahwa komisi tersebut akan segera menyelesaikan analisis klarifikasi Kaesang tentang penggunaan jet pribadi dalam beberapa hari.
\”Kami akan menganalisis laporan dalam 30 hari, tetapi saya perkirakan akan selesai dalam 3 hingga 4 hari,\” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa fokus utama dari analisis tersebut adalah untuk menentukan apakah fasilitas yang digunakan adalah milik negara atau tidak.
Menanggapi keputusan anaknya untuk mengunjungi KPK dan menjelaskan perjalanannya, Presiden Widodo menekankan bahwa semua warga negara sama di bawah hukum, termasuk anaknya.
\”Saya telah menyatakan dengan tegas bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum,\” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menyelidiki Kaesang dalam kaitannya dengan dugaan suap tersebut.
\”Kita harus mempertimbangkan hubungan Kaesang dengan pemerintah dan keluarganya,\” kata dia setelah rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa.
Pomolango menegaskan bahwa Kaesang tidak dapat hanya dipandang sebagai orang biasa.
\”Tidak semudah itu,\” katanya.
\”Publik menyadari hubungan Kaesang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hubungan tersebut terkait dengan dugaan suap. KPK memiliki kewenangan untuk menangani masalah seperti itu,\” tambahnya.
Beliau menolak gagasan bahwa status Kaesang sebagai non-pejabat publik melindunginya dari ditanyai tentang dugaan suap, menambahkan bahwa upaya pengaruh, bentuk korupsi, mungkin terlibat dalam kasus tersebut.
Lembaga antikorupsi menyadari instrumen hukum seperti upaya pengaruh yang dapat diterapkan bahkan jika manfaat yang diperoleh oleh individu tersebut tidak langsung terkait dengan posisi yang dipegang oleh kerabatnya, jelas Nawawi.
Sementara keputusan Kaesang untuk menanggapi tuduhan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang penting dalam masyarakat demokratis, penyelidikan KPK terhadap masalah tersebut akan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Berita terkait: MAKI mengapresiasi klarifikasi \’jet pribadi\’ Kaesang kepada lembaga antikorupsi
Berita terkait: Dinamika politik memaksa Kaesang keluar dari perlombaan Jawa Tengah
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024