Selasa, 9 Desember 2025 – 19:00 WIB
Jakarta, VIVA – Pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad *Kerry Adrianto Riza, kembali menekankan bahwa fasilitas Terminal Orbit Tangki Merak (OTM) yang disewa Pertamina punya legitimasi kuat dari pemerintah.
Fasilitas itu, kata Kerry, sudah dapat penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas) lewat keputusan menteri.
Hal ini disampaikan Kerry di sela sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.
"Saya mau tekankan bahwa OTM itu adalah objek vital nasional. Ini dokumennya saya mau kasih lihat. Dan OTM itu dapat penghargaan tiap tahun dari Kementerian ESDM," ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan Kerry untuk tanggapi dakwaan jaksa yang menyebut dia merugikan keuangan negara sampai Rp 2,9 triliun atas penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT OTM oleh PT Pertamina.
Kerry menegaskan bahwa penetapan terminal BBM milik OTM sebagai objek vital nasional menunjukkan fasilitas tersebut memiliki peran strategis untuk rantai pasok energi nasional. Dia menyebut status itu jadi bukti bahwa keberadaan OTM dibutuhkan dan telah memenuhi standar operasional yang diakui pemerintah. Apalagi, katanya, terminal itu masih dipakai Pertamina sampai sekarang.
"Ini adalah bukti bahwa OTM itu dibutuhkan dan faktanya sampai sekarang masih digunakan oleh Pertamina," kata Kerry.
Kerry juga membantah tudingan jaksa yang menyebutnya mengatur proses penyewaan tiga kapal miliknya oleh Pertamina. Dia menyampaikan bahwa saksi dari Pertamina sudah jelaskan di persidangan bahwa semua kapal yang disewa Pertamina sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Proses pengadaannya sama dengan proses pengadaan 50 kapal lainnya.
"Saksi dari Pertamina sudah nyatakan tiga kapal milik saya yang disewa Pertamina sudah melalui proses pengadaan yang benar sesuai peraturan yang berlaku tanpa campur tangan siapa pun. Proses pengadaan ini sama persis dengan proses pengadaan kapal lain di Pertamina," katanya.
Kerry mengaku bukan pebisnis kapal yang besar. Dia klaim hanya punya tiga unit dari 200 kapal yang disewa pemerintah. Karena itu, Kerry heran dituding telah merugikan negara dalam penyewaan kapal tersebut.
"Kapal saya cuma tiga dari 200 lebih kapal yang disewa Pertamina. Kalau yang lainnya tidak bermasalah, maka saya juga tidak ada masalahnya," ujarnya.