Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyambut baik Deklarasi New York tentang solusi dua-negara yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dan menekankan pentinya dukungan PBB dalam memperluas pengakuan global untuk Palestina.
“Bagi Indonesia, pengakuan global sangat vital untuk memberi Palestina kedudukan yang setara dalam proses perdamaian,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin.
Dia mengatakan bahwa Indonesia mendukung semua langkah yang diambil di tingkat PBB untuk memperkuat pengakuan Palestina oleh negara-negara, termasuk dengan mendukung Deklarasi New York yang telah mendapat persetujuan internasional.
“Indonesia akan secara konsisten meningkatkan koordinasinya dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk menggalang dukungan bagi perjuangan nasional Palestina dan realisasi gencatan senjata di Jalur Gaza,” tegas juru bicara kementerian itu.
Mulachela kemudian menyoroti posisi Indonesia yang sama dengan negara-negara Islam selama konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Agustus lalu dalam menolak rencana Zionis Israel untuk menduduki wilayah Palestina secara permanen dan mencaplok Jalur Gaza.
Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza, termasuk dengan mengevakuasi korban luka-luka dari wilayah tersebut untuk perawatan darurat jika diminta oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tambahnya.
Majelis Umum PBB pada 12 September menyetujui draf resolusi yang mendukung Deklarasi New York tentang penerapan solusi dua-negara dan pendirian Negara Palestina yang merdeka.
Resolusi tersebut didukung oleh 142 negara, sementara 10 memberikan suara menolak—termasuk Israel dan Amerika Serikat—dan 12 lainnya abstain.
Menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang ikut mensponsori resolusi itu bersama Arab Saudi, hasil pemungutan suara untuk Deklarasi New York adalah bersejarah, karena mayoritas anggota PBB mendukungnya.
Deklarasi tersebut mencakup peta jalan komprehensif untuk mencapai gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Zionis. Menurut deklarasi, Gaza dan Tepi Barat akan disatukan di bawah Otoritas Palestina melalui administrasi sementara.
Dokumen PBB merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan menjamin keamanan. Melalui deklarasi, negara-negara anggota PBB juga menyerukan akses penuh untuk bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, dan pendanaan untuk UNRWA.
Reporter: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025