Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk melindungi anak di dunia digital, dengan menangani berbagai ancaman dari platform online yang berbeda, ujar seorang pejabat.
“Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa ekosistem digital tidak seragam. Media sosial, game online, dan layanan digital lainnya punya gaya interaksi dan profil risiko yang unik,” jelas Alexander Sabar, Direktur Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Berbicara dalam sebuah diskusi pada Jumat, Sabar mencatat bahwa kemajuan teknologi telah mengubah cara anak-anak Indonesia belajar, berinteraksi, dan membangun identitas sosial mereka.
Dia menyebut data tahun 2025 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan penetrasi internet di kalangan Generasi Z (lahir antara 1997 dan 2012) telah mencapai 87,8 persen.
Menurut data yang sama, tingkat penetrasi di kalangan Generasi Alpha (lahir antara 2010 dan 2024) berada di angka 79,73 persen.
“Ini menunjukan bahwa ruang digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan anak,” ucap Sabar.
Dia memperingatkan bahwa peningkatan akses internet diiringi oleh risiko seperti paparan konten negatif, perundungan, dan eksploitasi seksual.
Berdasarkan Peta Jalan Perlindungan Anak 2025, anak menghadapi berbagai ancaman digital, termasuk konten tidak pantas, eksploitasi seksual online, perundungan siber, dan penyalahgunaan data pribadi.
Selain itu, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 menunjukkan lebih dari 13 persen anak usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami perundungan siber. Sabar mengatakan situasi ini memerlukan upaya perlindungan yang proaktif.
Dia menambahkan bahwa perlindungan anak secara online harus menjadi bagian integral dari tata kelola ekosistem digital yang komprehensif.
Untuk itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak guna mendorong pengamanan berbasis risiko.
Dalam pendekatan ini, setiap produk, layanan, dan fitur digital dinilai berdasarkan dampak potensialnya terhadap anak-anak.
Sabar menyatakan regulasi ini memastikan bahwa inovasi sejalan dengan prinsip keselamatan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
Terakhir, dia menekankan pentingnya memastikan regulasi ini efektif dan jelas agar menghindari ketidakpastian yang dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi digital.
Berita terkait: Indonesia, tech platforms launch child safety system
Berita terkait: Minister presses for safe, violence-free digital space for children
Penerjemah: Farika Nur, Raka Adji
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026