Senin, 7 April 2025 – 20:08 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mendata pendatang baru pascalebaran pada Selasa besok. Pendataan itu akan dilakukan hingga 8 Juni 2025 agar mendapatkan data secara terukur terkait kependudukan.
Baca Juga :
Gubernur Pramono Persilakan Pendatang ke Jakarta, Asalkan Punya Identitas dan Skill
“Kami melakukan pendataan bagi pendatang baru usai hari raya secara terukur. Pendataan arus balik pascamudik hari raya tahun 2025 secara dinamis akan dimulai pada 8 April hingga 8 Juni 2025,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Senin, 7 April 2025.
Budi mengatakan, pendatang pada 2024 yang secara sadar melaporkan ke loket Dukcapil Jakarta sebanyak 84.783 jiwa. Angka itu turun dari 2023 sebesar 395.298 jiwa.
Baca Juga :
Wali Kota Harap Pendatang Baru di Depok Sudah Ada Pekerjaan, Tak Menambah Beban jadi Pengangguran
Pun, untuk 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 orang yang secara sadar melaporkan kedatangannya ke Jakarta.
Pemudik Kereta Api Pasar Senen
Baca Juga :
Pramono Tak Batasi Pendatang Baru ke Jakarta tapi Harus Ada Sanak Saudara
Menurut dia, pihak Disdukcapil Jakarta membuka layanan administrasi kependudukan dari tingkat kelurahan, kecamatan, suku dinas atau tingkat kota hingga provinsi, yang diberikan secara gratis.
Namun, ia bilang partisipasi warga pendatang yang sadar melaporkan kedatangan atau tertib administrasi kependudukan masih sangat kurang. Maka itu, Disdukcapil Jakarta akan terus sosialisasikan kepada warga soal akan pentingnya data kependudukan.
“Layanan kami gratis untuk masyarakat, sehingga harapannya masyarakat tidak perlu sungkan untuk lapor ke loket Dukcapil DKI Jakarta sesuai domisili,” jelas Budi.
Jakarta masih jadi tujuan utama bagi para pendatang dengan berbagai kepentingannya. Namun, penyebaran titik kedatangannya bermukim pada beberapa daerah penyangga.
Adapun untuk tahun lalu, Disdukcapil Jakarta menjalankan program Penataan Administrasi Kependudukan Sesuai Domisili. Dia menuturkan program tersebut bertujuan agar penduduk secara sadar melaksanakan perilaku tertib administrasi kependudukan.
“Melalui pembekuan NIK bagi penduduk, maka yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak bisa mengakses fasilitas perbankan, BPJS dan pendidikan,” tutur Budi. (Ant)
Halaman Selanjutnya
“Layanan kami gratis untuk masyarakat, sehingga harapannya masyarakat tidak perlu sungkan untuk lapor ke loket Dukcapil DKI Jakarta sesuai domisili,” jelas Budi.