Sabtu, 20 September 2025 – 06:31 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono juga memberikan respon terkait keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mencabut visa untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasinya menjelang sidang umum PBB.
Baca Juga :
Prabowo Bakal Singgah di Jepang, Sebelum Hadiri Sidang PBB ke-80
Sugiono menekankan, keputusan tersebut merupakan ranahnya pemerintah Amerika Serikat.
"Itu merupakan domainnya Amerika dan mereka pemberian visa," ungkap Sugiono kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dikutip Sabtu, 20 September 2025.
Baca Juga :
Prabowo Bertolak ke AS Hadiri Sidang Umum PBB ke-80
Sugiono menyebutkan persoalan ini sempat dibahas dalam pertemuan darurat negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Doha beberapa waktu lalu.
Kata dia, negara-negara OKI terus mendorong dan berupaya agar visa tersebut dapat diberikan.
Baca Juga :
Prabowo Masih Pertimbangkan Hadiri Sidang Umum PBB
"Dan kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan," jelasnya.
Sebagaimana dikutip dari ANTARA, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato melalui rekaman video dalam Debat Umum tingkat tinggi pekan depan.
Resolusi tentang partisipasi Negara Palestina dalam Sidang ke-80 Majelis Umum itu disahkan dengan 145 suara setuju, enam abstain, dan lima menolak, termasuk Amerika Serikat dan Israel.
Keputusan ini diambil menyusul penolakan AS menerbitkan atau memperpanjang visa bagi Abbas dan pejabat senior Otoritas Palestina sehingga mereka gagal menghadiri pertemuan tahunan PBB di New York itu.
Langkah AS itu terjadi di tengah rencana sejumlah negara, seperti Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada, untuk mengakui Negara Palestina secara resmi dalam rangkaian pertemuan Majelis Umum.
Halaman Selanjutnya
Resolusi tentang partisipasi Negara Palestina dalam Sidang ke-80 Majelis Umum itu disahkan dengan 145 suara setuju, enam abstain, dan lima menolak, termasuk Amerika Serikat dan Israel.