Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional tahun ini, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Isu kemiskinan saat ini merupakan salah satu isu prioritas pemerintah,” kata Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN, Eka Chandra Buana, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dia mencatat bahwa pemerintah saat ini meningkatkan upaya untuk menyalurkan bantuan sosial lebih efektif lewat digitalisasi, didukung oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Buana menambahkan, pemerintah telah meluncurkan Kartu Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, serta Kartu Usaha Afirmasi yang dirancang untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan perluasan akses modal.
Dalam jangka menengah-panjang, pengembangan sumber daya manusia dalam keluarga miskin diperkuat melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan program sekolah gratis Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
“Untuk menunjukkan komitmen nasional, presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi dasar penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Menurut Buana, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada November 2025 memberikan tantangan tambahan bagi upaya pengurangan kemiskinan.
Untuk mengatasi ini, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sumatra.
Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, fokus pada pemulihan sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan, yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.
“Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya memberikan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatra,” jelasnya.
Berita terkait: Sekolah Rakyat model for integrated poverty alleviation, minister says
Berita terkait: Indonesia’s BP Taskin targets urban housing gaps in poverty reduction
Penerjemah: M Baqir, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026