Jumat, 16 Februari 2024 – 06:19 WIB
Warga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 di TPS 035, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). Foto: Ricardo/JPNN.com
jpnn.com – Dosen ilmu politik di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Ucu Martanto, yang telah berpengalaman menyebutkan bahwa pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024 tidak lepas dari tindakan kecurangan.
Bentuk kecurangan yang paling banyak ditemui adalah surat suara yang telah tercoblos sebelum digunakan oleh pemilih, serta adanya penggelembungan suara dalam rekapitulasi hasil pencoblosan.
“Saya memang menduga bahwa akan ada kecurangan-kecurangan semacam itu,” katanya saat dihubungi pada Kamis (15/2/2024).
Ucu Martanto, pengajar mata kuliah masalah pemilu dan teori politik kontemporer, menambahkan bahwa pertanyaan yang muncul saat ini adalah sejauh mana dampak dari berbagai tindakan kecurangan tersebut terhadap hasil pemilu.
Ucu juga menambahkan bahwa hasil pemilu yang penuh dengan kecurangan dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, jika kecurangan tersebut terbukti terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU.
“MK yang akan memutuskan apakah kecurangan yang bersifat TSM tersebut berdampak pada pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang terjadi kecurangan atau bahkan akumulatif dengan kecurangan lainnya,” tuturnya.
Ucu Martanto, yang merupakan lulusan master dari Universidad para la Paz (University for Peace) Kosta Rika, menjelaskan bahwa dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat negara demi menguntungkan calon tertentu, yang jika terbukti di pengadilan, dapat berdampak pada keabsahan hasil pemilu.
Dosen ilmu politik di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Ucu Martanto, menilai bahwa pemilihan presiden yang penuh dengan kecurangan akan berdampak pada keabsahan hasilnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News