Hanoi, VIVA – Vietnam saat ini sedang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur pemerintahannya. Langkah ini dilakukan dengan memotong jumlah kementerian dan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) untuk menghemat anggaran hingga miliaran dolar.
Reformasi ini merupakan salah satu agenda utama To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam yang baru menjabat setengah tahun. To Lam menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten. “Jika ingin tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” ujarnya pada Desember lalu.
Rencana reformasi ini mencakup pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Sektor yang terkena dampak langsung termasuk media, kepolisian, militer, dan pegawai negeri sipil.
Selain itu, hampir dua juta pegawai sektor publik di Vietnam, sekitar 20 persen di antaranya akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun ke depan. Sebanyak 100.000 pegawai sudah dipastikan akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini. Di sisi lain, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada 2024 dan menargetkan kenaikan hingga 8 persen tahun ini.
Banyak yang melihat bahwa birokrasi yang terlalu besar di Vietnam merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan kampanye anti-korupsi yang memperlambat transaksi bisnis. Pemerintah berharap reformasi ini bisa menghemat sekitar 4,5 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan pesangon diperkirakan melebihi 5 miliar dolar AS.
Penyederhanaan birokrasi sebenarnya sudah menjadi wacana Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi To Lam kini menjalankannya lebih cepat dari perkiraan. Reformasi ini juga dinilai dapat menimbulkan kekacauan dalam jangka pendek dan memengaruhi stabilitas Vietnam yang selama ini cukup terjaga.
Transparency International menempatkan Vietnam di peringkat 83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Beberapa pegawai yang terdampak oleh pemangkasan juga mempertanyakan transparansi dalam proses pemecatan tersebut.