Pemerintah Tutup Gudang Sabang Terkait Impor Beras Ilegal 250 Ton

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihak berwenang telah menyegel gudang beras milik swasta di Sabang, Aceh. Tindakan ini dilakukan setelah terungkapnya impor ilegal sebanyak 250 ton beras dari Thailand.

“Tanpa izin dari pemerintah pusat, kami langsung menghubungi kapolda,” ujar Sulaiman dalam konferensi pers pada hari Minggu.

Pengiriman beras tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi baru dibuka pada tanggal 22 November saat dikirim ke gudang di Sabang.

Perusahaan yang bertanggung jawab atas impor ilegal ini diindentifikasi dengan inisial PT MSG.

Sulaiman mengaku sedang menjalani perawatan medis ketika kasus ini muncul, tetapi memutuskan untuk bertindak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi stabilitas pangan nasional.

“Bapak Presiden sudah berkata tidak ada impor sementara stok melimpah. Semua PNS harus mengikuti arahan ini. Hari ini, kami segel gudang dan mendorong penyelidikan tuntas,” tegasnya.

Menteri itu mencatat bahwa stok beras nasional Indonesia dalam kondisi kuat, mendekati level tertinggi menjelang akhir tahun. Impor ilegal mengancam stabilitas pangan dan tujuan negara untuk mencapai swasembada.

Sulaiman memuji penegak hukum untuk tindakan cepatnya terhadap pengiriman liar tersebut.

Berita terkait: Indonesia pastikan tidak ada impor beras hingga akhir 2025

Dia menyatakan kecurigaan muncul karena izin impor diterbitkan sebelum rapat koordinasi tanggal 14 November di Jakarta, yang mengindikasikan perencanaan sebelumnya.

Ketika ditanya tentang izin tersebut, para pemangku kepentingan dilaporkan menentang impor, tambah Sulaiman.

Dia menekankan bahwa beras Thailand dan Vietnam yang lebih murah tidak seharusnya menjadi alasan untuk impor, karena produksi dalam negeri sudah cukup untuk menjaga harga stabil.

Beberapa negara meminta kuota ekspor beras tambahan ke Indonesia, tetapi Presiden menolaknya karena produksi nasional yang memadai.

MEMBACA  Pemerintah Hentikan Ekspor Kelapa Mentah, Genjot Industri Hilir

Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menyelidiki. Keputusan pengadilan akan menentukan nasib beras tersebut, dan tidak ada stok yang akan didistribusikan untuk sementara waktu, kata Sulaiman.

Dia menekankan pentingnya swasembada pangan, mendorong warga untuk mendukung kebijakan nasional dan menjunjung tinggi martabat negara.

Berita terkait: Surplus beras Indonesia pengaruhi ekspor Kamboja: Prabowo

*Penerjemah: Muhammad Harianto, Mecca Yumna
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*