Bengkulu (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan pemerintah menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Pengumuman upah minimum – melalui Kementerian Ketenagakerjaan – akan dilakukan pada saat waktu yang tepat, agar stabilitas ekonomi dan politik dapat terjaga sesuai dengan keputusan pemerintah,” kata Afriansyah di Bengkulu, Kamis.
Dia menambahkan, Dewan Pengupahan Nasional dan lembaga tripartit telah mengadakan pertemuan terus menerus, bahkan sejak Maret 2025.
“Pembahasan terus berlanjut, tentu dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ini adalah pertimbangan-pertimbangan utama,” ujarnya.
Menurut Afriansyah, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan UMP setelah keputusan final dan tidak memerlukan revisi lagi.
Dia mencatat, bencana yang baru-baru ini melanda beberapa daerah juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan dan pengumuman upah minimum.
“Ya, itu salah satu faktornya, tetapi hanya di daerah tertentu. Makanya skala upah tidak akan seragam di semua 38 provinsi – masing-masing tidak akan hanya menerima kenaikan persentase yang sama,” jelasnya.
Dia menerangkan berbagai pertimbangan ekonomi, termasuk standar hidup layak dan kondisi khusus daerah, akan memengaruhi tingkat upah untuk setiap provinsi.
“Hal-hal inilah yang sedang kami nilai. Inilah yang kami maksud dengan formula khusus. Misalnya, masyarakat kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sedang menghadapi bencana. Bagaimana keputusan akhir akan memengaruhi mereka perlu pemikiran yang cermat. Namun bagaimanapun, upah minimum 2026 akan diumumkan sebelum 31 Desember,” tegasnya.
Berita terkait: Wamenaker bahas formula upah minimum baru dengan serikat buruh
Berita terkait: Indonesia akan gunakan KHL sebagai dasar formula upah minimum 2026
Penerjemah: Boyke, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025